Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah untuk menyediakan rumah layak huni. Untuk mewujudkannya, tentu ada sejumlah upaya yang harus dilakukan.

Terkait upaya yang bisa dilakukan agar program 3 juta rumah terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan sejumlah opsi yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menambahkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jadi saya kira dengan program 3 juta (rumah) ini, insyaAllah tadi berarti FLPP-nya harus lebih ditambah untuk bisa (mencapai) 3 juta (rumah)," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

Rata-rata kuota FLPP setiap tahunnya sekitar 220.000 unit atau membutuhkan dana sekitar Rp 25 triliun. Agar program 3 juta rumah bisa tercapai, kata Basuki, anggaran yang dikeluarkan harus lebih besar dari saat ini.

"(Alokasi anggaran untuk FLPP) sekarang kita sekitar Rp 25 triliun, kan? Jadi sekitar 2 kali lipatnya yang sekarang untuk (mencapai) program 3 juta rumah," ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menambahkan, skema yang bisa dilakukan untuk mewujudkan program 3 juta rumah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, opsi tersebut belum banyak digunakan di bidang perumahan.

"Nah ini KPBU kan banyak yang belum kita explore. Artinya kalau KPBU ini kita eksplor di perumahan, berarti kan kita mengembangkan mekanisme delivery yang baru. Kan sekarang kalau swasta, swasta lewat REI, Apersi, Himperra pemerintah juga dengan programnya APBN, FLPP, yang Pemda relatively, sedikit, tapi kan yang KPBU ini belum kita explore. Ini bisa jadi potensi untuk skema pembiayaan mencapai 3 juta rumah," ujar Endra di Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Endra mengatakan bahwa dalam program 3 juta rumah ini tidak semuanya dalam bentuk rumah tapak, tetapi juga hunian vertikal. Menurutnya, hunian vertikal ini sangat dibutuhkan karena di wilayah perkotaan dinilai sudah tidak tertata alias semrawut.

"(Akan mengarah ke hunian vertikal TOD?) menurut saya iya. Karena kalau 3 juta (rumah) kita terjemahkan ke dalam lahan itu besar-besar sekali tanah-tanah yang harus dikonversi, terutama dari sawah. Itu yang kita hindari. Ketika dia (bangunan) vertikal, kita harus menyiapkan kawasannya. Kawasannya tidak terlalu besar tapi bisa shared (berbagi)," pungkasnya.

DPR Tanyakan Janji Rumah Gratis, Ini Kata Ara!

DPR Tanyakan Janji Rumah Gratis, Ini Kata Ara!