PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar Akad Massal KPR 4.824 unit rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari. Akad massal KPR yang dilaksanakan ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan program perumahan rakyat dimana tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84%.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud dari upaya BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur, dalam akad kali ini dilaksanakan di Perumahan Pesona Kahuripan 9 Cileungsi, Bogor, akhir Juli 2024.
"Semoga pelaksanaan Akad Massal meningkatkan semangat kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi positif sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama untuk mendukung seluruh Program Perumahan Nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Akad Kredit massal kali ini tercatat hampir 5.000 debitur dengan berbagai macam latar belakang yaitu dari kalangan TNI, Polri, dan PNS. Serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.
Nixon pun mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan BP Tapera karena telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024. Memasuki semester kedua, dari bulan Januari hingga Juli 2024 BTN telah merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera. Sementara kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan pemerintah sebanyak 166.000 unit.
"Hingga kemarin BTN telah merealisasikan sebanyak 20.423 unit KPR Subsidi, Nonsubsidi serta KUR, dan ditutup dengan Akad Massal pada hari ini 31 Juli 2024 sebanyak kurang lebih 4.824 unit sehingga selama Juli 2024 total realisasi KPR & KUR adalah 25.247 unit," ungkap Nixon.
Nixon pun menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo-Gibran dalam rangka menurunkan backlog perumahan di Indonesia akan dibangun 3.000.000 unit rumah masing- masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.
"Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi," tuturnya.
Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. Hal ini dapat dilihat dari realisasi KPR Subsidi sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89%.
Untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp 62 triliun. Sampai dengan Juni 2024 angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp 68,5 triliun. Jika diasumsikan hingga akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk millenial mencapai sekitar Rp 78 triliun.
Sementara KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32.5% dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp 25 triliun.
"Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN," ujarnya.
Transformasi dan Digitalisasi KUR BTN
Tak hanya memberikan perhatian dalam segmen KPR saja, BTN turut mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit modal usaha yang telah mencapai sekitar Rp 2,84 triliun hingga Juni 2024 atau tumbuh sekitar 33,3% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya para pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BTN yang secara YoY bertumbuh sebesar 98,75%.
Nixon memaparkan, dari total kredit modal usaha tersebut, sebanyak Rp 797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp 2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KUMKM melonjak 40,8% YoY.
BTN terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan menyasar khususnya pada sektor-sektor usaha yang tumbuh akibat multiplier effect dari ekosistem perumahan. Untuk mendukung hal tersebut, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM yaitu peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kredit kepada UMKM.
"BTN mendukung UMKM agar terus tumbuh berkembang dan naik kelas, dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran, tambah Nixon menegaskan," ungkap Nixon.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.
"Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang," tutur Zainal.
Sementara itu, Sesmen BUMN Rabin Hattari mengatakan Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.
"Saat ini, yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat," tutup Rabin.
(akd/akd)