.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan pihaknya berhasil mengganggalkan praktik mafia tanah di dua lokasi.
Tak tanggung-tanggung, mafia tanah yang aksinya berhasil digagalkan itu terbilang kelas kakap karena potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan mencapai Rp 3,417 triliun.
Besarnya potensi nilai kerugian yang berhasil digagalkan tersebut mencakup luasan tanah yang cukup besar mencapai 826.612 m2 atau 82,66 hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemberantasan mafia tanah penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor," ujar AHY dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/7/2024).
Dalam paparannya, menteri yang biasa disapa AHY tersebut mengungkap bahwa para mafia tanah itu beroperasi dengan cara memalsukan akta autentik untuk melakukan penipuan/penggelapan.
Dalam pemberantasan kali ini, AHY tak lupa mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah hingga ke akarnya, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum, sehingga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.
"Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan. Ini menjadi motivasi bagi kami Polda Jawa Tengah bahwa dalam rangka ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia," tuturnya.
Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa mafia tanah di Jawa Tengah berasal dari semua lini termasuk dari tokoh intelektual. Kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah, namun juga melihat nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.
"Kita juga mengembalikan pajak bahkan potensial lost. Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp 100 miliar, tapi pajak juga besar, belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah," papar Arif Rachman.
(abr/dna)
