Bank sentral China menyiapkan dana pinjaman sebesar 300 miliar Yuan atau Rp 673,8 triliun (kurs 2.246) untuk perumahan terjangkau pada bulan lalu. Hal itu dilakukan untuk mempromosikan fasilitas tersebut di antara pemerintah daerah dan bank.
Dilansir dari Reuters, Kamis (13/6/2024), bank sentral China belum lama ini melakukan pertemuan virtual yang diselenggarakan di Kota Jinan, Provinsi Shandong. Pemerintah dari Kota Jinan, Tianjin, Chongqing, dan Zhengzhou membagikan pengalaman percobaannya pada pertemuan tersebut, sementara Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng dan wakilnya, Tao Ling menghadiri acara tersebut secara langsung.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempromosikan dukungan keuangan bagi perumahan terjangkau dalam upaya mempercepat penjualan stok perumahan yang belum terjual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beijing telah memberikan persetujuan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat untuk membeli rumah-rumah yang belum terjual. Fasilitas pinjaman tersebut bertujuan untuk membantu BUMN melakukan pembelian dengan harga yang wajar.
Bank Rakyat China atau People's Bank of China (PBOC) dalam keterangannya menyebutkan bahwa fasilitas itu bertujuan untuk mempercepat penjualan stok perumahan komersial yang ada dengan cara yang berorientasi pada pasar.
Fasilitas itu disebut-sebut menambah 'daftar putih' atau 'whitelist' yang diluncurkan pada Januari untuk menyetujui proyek-proyek pembangunan perumahan. Dalam proyek tersebut, pemerintah daerah mencalonkan proyek-proyek dan bank-bank milik negara serta bank komersial didorong untuk memberikan pinjaman kepada para pengembang.
PBOC menyebutkan, pembelian rumah yang belum terjual oleh BUMN harus mematuhi asas partisipasi, sukarela, pemesanan berdasarkan permintaan, dan harga yang wajar. Hal itu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis, sementara utang lokal baru yang tersembunyi dilarang keras.
Analis dan pengembang mengatakan, fasilitas pinjaman senilai 300 miliar Yuan tersebut dapat menghasilkan pembiayaan bank senilai 500 miliar Yuan (Rp 1.123 triliun) untuk BUMN. Namun, hal itu tidak akan membantu pengembang yang kekurangan uang karena ukuran program yang terbatas dan potensi harga yang rendah.
(abr/dna)











































