.webp)
Kebijakan baru Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) banyak mengundang banyak protes dari berbagai kalangan. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya faktor trust alias kepercayaan masyarakat khususnya pekerja terkait pengelolaan dana Tapera nantinya.
Untuk merespons hal itu, BP Tapera bekerja sama dengan Ombudsman RI untuk memitigasi risiko dan memastikan pengelolaan dana berjalan lancar.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap pengelolaan Bapertarum, program yang sama yang berlaku sebelumnya. Menurutnya, selama ini penyelenggaraan Bapertarum aman dan ke depannya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat baik yang akan membeli rumah atau sudah membeli rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapera ini yang diadukan ke ombudsman itu semuanya terkait prudential saja. Jadi masyarakat yang sudah pensiun mau mengklaim. Waktu itu memang namanya Bapertarum, terus tidak dapat lama nah, mengadukan ke ombudsman. Akhirnya Alhamdulillah semuanya diselesaikan dalam waktu cepat," ujar Yeka di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Laporan tersebut ditangani oleh Bapertarum dalam satu bulan, bahkan bisa satu minggu atau tiga hari. Ia mengatakan perlu adanya upaya mitigasi ke depannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BP Tapera.
"Ombudsman itu bergerak tidak hanya masalah sedikit atau banyak karena bisa saja kasus seperti asuransi terjadi. Oleh karena itu, beberapa lembaga-lembaga yang kami nilai mati bisa berdampak mengakibatkan kerugian masyarakat, kami ajak dari mulai sekarang untuk bisa bekerja sama dari awal dalam rangka memitigasi," katanya.
Selain itu, ia menilai polemik di masyarakat karena belum mengenal manfaat dari Tapera. Yeka menyebut Tapera bermanfaat untuk membantu meringankan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan memberikan bunga lebih murah dari pasaran. Selain itu, Tapera juga membantu masyarakat dalam membayar DP rumah.
"Seandainya masyarakat tahu bagaimana ini bagusnya manfaat tapera ini, saya yakin bahkan kalau bisa anak kecil pun didaftarkan menjadi peserta Tapera," tuturnya.
Adapun upaya Ombudsman untuk memastikan pengelolaan dana di BP Tapera antara lain dengan mengawasi proses redemption dan penetapan manajer investasi.
"Yang jelas satu kami akan melihat proses redemption harus berjalan tanpa harus melalui ke ombudsman lagi, itu satu, yang kedua kami tentunya nanti di sini akan mengawasi proses penetapan manajer investasi karena itu nanti akan yang terberat proses di sininya," jelasnya.
"Dan untuk pengawasan manajer investasi itu, mereka sudah punya sistem pengawasan satu oleh OJK, kedua oleh BP tapera sendiri, ketiga nanti oleh Ombudsman," sambung Yeka.
(dhw/dhw)
