.webp)
Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disebut bisa mengurangi backlog rumah alias kurang pasok perumahan di Indonesia di Indonesia. Tercatat, angka backlog atau kebutuhan kepemilikan rumah di Indonesia sebesar 12,7 juta unit rumah pada 2023. Sementara pemerintah mengklaim angka backlog sudah di angka 9,9 juta unit.
Tim peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) ikut menanggapi persoalan ini dalam laporan khusus berjudul "Ribut Soal Tapera: Kebijakan Harga Mati untuk Turunkan Angka Kekurangan Perumahan Nasional?".
LPEM FEB UI mengatakan penyebab backlog di Indonesia tak kunjung tuntas disebabkan karena dua hal yakni persoalan job-residence spatial mismatch atau ketidakcocokan jarak antara rumah dengan tempat kerja dan rumah yang tersedia harganya tidak terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Persoalan Job-Residence Spatial Mismatch
Meningkatnya minat masyarakat kelas menengah ke bawah mencari pekerjaan di pusat kota. Hal ini membuat kebutuhan tempat tinggal yang tidak jauh dari kota meningkat sementara daya beli tidak mencukupi karena harga rumah yang mahal. Rumah-rumah yang berada agak jauh dari pusat kota tidak diminati meski jauh lebih murah.
2. Banyak Rumah yang Harganya Mahal
Adanya kelebihan rumah yang ditawarkan dengan harga yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
Untuk membangun rumah tapak yang terjangkau, pengembang terhambat dengan harga lahan yang mahal di sekitar pusat kota. Sementara itu, jika membangun hunian vertikal seperti rusun atau apartemen yang terjangkau dinilai tidak sepadan dengan nilai risiko bisnisnya dan masyarakat masih kurang minat dengan hunian vertikal.
Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia pertumbuhan harga properti setelah pandemi, pada rumah tipe kecil sebesar 1,86%. Sementara itu, kenaikan rata-rata tahunan harga rumah tipe menengah sekitar 2,07% dan rumah tipe 1,13%.
Pertumbuhan harga rumah ini dinilai melambat jika dibandingkan dengan yang terjadi sebelum pandemi. Pertumbuhan untuk rumah tipe kecil sebesar 4,41%, rumah tipe menengah sekitar 2,45% dan rumah tipe besar 1,42%.
"Meskipun tumbuh melambat, tingkat harga rumah masih relatif tinggi terutama di kota-kota besar. Harga rumah tertinggi terdapat di Medan dengan rata-rata harga rumah setara dengan 23,5 kali rata-rata pendapatan tahunan," kata Yusuf Sofiyandi Simbolon, Yusuf Reza Kurniawan, Nauli A. Desdiani, dan Firli W. Wahyuputra dikutip pada Senin (10/6/2024).
Dalam data perbandingan rata-rata harga rumah dengan total pendapatan per tahun yang dirilis oleh Numbeo, Medan berada di urutan pertama sebagai kota dengan harga rumah tertinggi. Disusul oleh Surabaya setara 21,33 kali pendapatan tahunan dan Batam 20,94 kali pendapatan tahunan.
Selain ketiganya, kota lainnya termasuk Jabodetabek juga disebut sebagai kota dengan harga rumah tertinggi, dengan rincian sebagai berikut.
- Makassar 19,78 kali pendapatan tahunan
- Jakarta 19,76 kali pendapatan tahunan
- Denpasar 16,9 kali pendapatan tahunan
- Tangerang 15,77 kali pendapatan tahunan
- Bogor 15,56 kali pendapatan tahunan
- Semarang 14,81 kali pendapatan tahunan
- Bandung 14,8 kali pendapatan tahunan
- Bekasi 13,18 kali pendapatan tahunan
- Depok 12,98 kali pendapatan tahunan
- Malang 11,91 kali pendapatan tahunan
Di satu sisi, pertumbuhan masyarakat yang mengambil KPR pasca pandemi mengalami peningkatan. Penghambatnya hanya karena tingginya suku bunga yang terjadi beberapa bulan belakangan ini yang mengakibatkan masyarakat enggan mengambil KPR.
(aqi/zlf)
