.webp)
"Bukan, memang diberlakukan 2027, bukan sekarang," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Adanya jeda waktu yang ada akan digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait Tapera. Basuki mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat saat ini belum cukup baik karena banyaknya contoh pengalaman buruk terkait pengelolaan anggaran sehingga menimbulkan kerugian untuk negara dan masyarakat.
"Ya, karena itu tadi ada trust itu. Masih ada UKT, ada Asabri, ada ini, jadi itu kepercayaan dan memang beban kehidupan masyarakat sekarang mungkin lagi susah," bebernya.
Sebagai informasi, kebijakan Tapera belakangan ini mendapat perhatian publik setelah pemerintah mengumumkan revisi PP Nomor 25 tahun 2020 yang dituang dalam PP Nomor 21 tahun 2024. Dalam aturan itu disebutkan simpanan Tapera diambil dari gaji peserta sebesar 3%. Untuk pekerja diambil 2,5% dari gaji dan 0,5% ditanggung pemberi kerja, sementara untuk pekerja mandiri akan diambil dari gaji sebesar 3%.
Pada pasal 68 PP 25 tahun 2020 disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera 7 tahun dari aturan tersebut ditetapkan. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027.
Adapun, yang wajib menjadi peserta Tapera adalah pekerja dan pekerja mandiri yang berusia di atas 20 tahun atau sudah menikah, memiliki gaji minimal di atas upah minimum, dan WNA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan di Indonesia.
Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
(abr/abr)
