"Dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 ada sekitar Rp 37,41 triliun berdasarkan data 30 Mei," ujar Basuki di Ruang Rapat Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan rincian tersebut, salah satunya untuk mendukung infrastruktur permukiman sebesar Rp 11,42 triliun. Basuki juga memaparkan progres pembangunan sejumlah bangunan di IKN.
"Gedung Istana Negara dan lapangan upacara (progresnya) 69% dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) progres 64%. Semua ini kami harapkan bisa berfungsi pada bulan Juli 2024 ini," ungkapnya.
Secara keseluruhan, kawasan Istana Presiden yang meliputi istana, kantor kepresidenan, dan lapangan progresnya sudah 89,9%. Sementara, Kantor Kemenko masing-masing terdapat 4 tower yang bisa digunakan untuk sharing office bersama kementerian yang dibawahinya.
Ia menyebut progres bangunan Kemenko 1 mencapai 63,9%, sedangkan Kemenko 4 sudah 73,1%. Pada akhir Juni, diperkirakan semua fasad kantor tersebut sudah jadi.
Di sisi lain, infrastruktur perumahan mendapat dukungan sebesar Rp 6,68 triliun. Ia menyebut pembangunan tersebut antara lain rumah tapak menteri yang progresnya sudah mencapai 91%.
"Ini ada 36 rumah jabatan menteri yang sedang siap sekarang ini baru 4, tapi nanti akhir Juli insyaallah sudah bisa beroperasi semua," jelasnya.
Di sisi lain, hunian ASN, BIN, Paspampres, hingga POLRI yang berjumlah 47 tower, baru 12 yang diperkirakan selesai pada bulan akhir Juli sampai awal Agustus. Adapun unit hunian itu merupakan tipe hunian 98 meter persegi serta akan tersedia full furnished pada waktu tersebut.
"Kemudian, hunian POLRI dan BIN 58% ini merupakan hunian rusun. Dan hunian ASN progres 53% serta hunian Paspampres progres 48%. Hunian ASN, POLRI, BIN, serta Angkatan Darat ini (serta) Paspampres total (progres) 47%," katanya.
Secara keseluruhan, Basuki menyatakan progres pembangunan IKN tahap pertama sampai sekarang mencapai 80%. Adapun selama 2022-2024, Basuki mengatakan pengalokasian untuk Dirjen Cipta karya untuk menyelesaikan pembangunan gedung-gedung di IKN sebesar Rp 22 triliun.
Sedangkan, Dirjen Perumahan sebanyak Rp 12 triliun untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) serta 47 tower hunian untuk ASN, Paspampres, POLRI, dan Hankam BIN.
(dhw/zlf)