.webp)
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan akan menyisakan gedung-gedung pemerintahan kosong di Jakarta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana gedung tersebut akan digunakan seperti pusat perbelanjaan atau mal.
Menurut Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, potensi gedung pemerintahan diubah menjadi mal perlu dilihat dari desain bangunan.
"Kondisi yang sekarang itu gedung sudah jadi. Pasti kita juga akan lihat cocok atau nggak, bisa atau nggak. Walaupun kebanyakan susah untuk jadi cocok," ujar Ridwan kepada detikcom, Kamis (16/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai gedung pemerintahan kebanyakan tidak memiliki desain yang cocok untuk memadai operasional sebagai mal. Dari desain ruangan, tinggi plafon, alur pengunjung, dan kecukupan ruang untuk toko-toko di gedung pemerintahan menurutnya kurang sesuai.
"Peruntukan RDTR-nya (Rencana Detail Tata Ruang) mesti berubah, satu, kalau mau dialih fungsikan. Kedua, desainnya cocok nggak? Gedung-gedung pemerintahan nggak semua ceilingnya (cukup). Sekarang kalau mal mesti tinggi kan, jarang yang mau pendek, terus parkirnya di mana," katanya.
Lalu, Ridwan mengatakan tidak mudah mendesain ulang dan mengubah peruntukan bangunan yang sudah jadi menjadi mal. Sebab, banyak aspek yang perlu diubah serta membutuhkan biaya yang besar. Dengan begitu, pengusaha juga harus siap dengan risiko kerugian.
"Perlu duit yang banyak (untuk renovasi). Akhirnya kan untung atau rugi? Apalagi gedung pemerintah itu punya tempat-tempat yang sangat strategis yang harga tanahnya sudah mahal banget," ucapnya.
Namun, ia menyebut mengubah gedung pemerintahan menjadi mal sebenarnya mungkin saja tetapi ada banyak pertimbangan. Perlu dilakukan riset terkait desain, lokasi, harga, hingga pemukiman sekitar.
Menurutnya, gedung pemerintahan tersebut akan lebih cocok untuk fungsi lainnya tergantung bentuknya. Misalkan convention center bagi gedung yang memiliki ruangan luas dan hunian untuk gedung perkantoran tinggi.
Ridwan mengatakan saat ini APPBI belum ada diskusi terkait penggunaan gedung pemerintahan sebagai pusat perbelanjaan serta belum mendapat penawaran.
Namun, ia tetap percaya Jakarta bisa menjadi kota pusat untuk perbelanjaan dan perdagangan. Mengingat, sudah banyak mal yang tersebar di Jakarta.
"Malnya tetap banyak kalau di Jakarta ada 90-an lebih kan udah menunjukkan bahkan itu (Jakarta) kota untuk perdagangan. Di luar negeri pun yang bekas ibu kota lama nggak jadi soal," pungkas Ridwan.
(dhw/dna)
