Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo memberikan bocoran terkait rencana pembentukan Kementrian Perumahan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat ini, bidang perumahan masih tergabung dalam satu naungan kementerian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bocoran itu diungkap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng.

Dalam penjelasannya, Tiko menyebut, saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus. Adanya Kementrian Perumahan, kata Tiko, dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.

"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementrian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Kartika Wirjoatmodjo pada Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024).

Kemudian, Tiko juga menyoroti adanya angka backlog yang meningkat dari 10 juta pada awal tahun 2015, sekarang menjadi 12 juta. Kenaikan angka backlog ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat sektor perumahan sempat lesu.

"Kita harus memahami bahwa backlog kita ini meningkat, bukan menurun. Dulu sekitar 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang 12 juta karena covid. selama covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," ucap Tiko.

Oleh karena itu, Wakil Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat bagi Perumnas untuk mengatasi hal ini. Contohnya bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.

"Perumnas kan memang 3 tahun ini transformasi karena sempat tidak sehat, termasuk ada covid. Kita sedang perbaiki sekarang. Inginnya kita kan kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan," ujarnya.

Selanjutnya, Tiko juga mengatakan untuk memperluas konsep FLPP dengan subsidi bunga dan juga penguatan dari sisi developernya. Ia menjelaskan bahwa developer membutuhkan working capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten, dengan skala besar, dan dengan efisiensi. Dengan begitu, angka backlog bisa perlahan ditutup.

"Ini (pembiayaan) kan dari dua sisi, dari sisi masyarakatnya yang menerima, FLPP diperluas dengan subsidi bunga dan sebagainya, tapi juga penguatan di sisi developernya. Terutama perumnas yang merupakan Perum, supaya mereka punya kemampuan untuk membangun dengan kecepatan tinggi dan skala besar. Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap," lanjutnya.

Ditemui awak media usai menghadiri acara tersebut, Tiko menjelaskan bahwa informasi tersebut masih sebuah rencana.

"Itu (Kementrian Perumahan) kan baru bicara mengenai kemungkinan," imbuh dia.