.webp)
Sebentar lagi Jakarta akan melepas statusnya sebagai ibu kota. Hal itu karena ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Rencananya, pemerintah pusat juga akan pindah ke IKN. Dengan pindahnya pemerintah pusat dan status ibu kota tak lagi tersemat di Jakarta, apakah ada pengaruhnya ke sektor properti di sana?
Ternyata, pindahnya ibu kota ke IKN ada sedikit pengaruh bagi sektor properti di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Associate Director Research & Consultancy PT Leads Property Services Indonesia, Martin Samuel Hutapea.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Martin mengungkapkan kemungkinan salah satu sektor properti yang terkena dampak adalah perhotelan. Sebab, pemerintah pusat sering menggunakan hotel untuk kegiatan meeting, khususnya untuk kegiatan regional.
"Menurut saya salah satu yang terdampak itu adalah hotel. Kenapa? Hotel secara historical itu 30-40% demand-nya dari pemerintah. Misalnya, pemerintah selalu ada activities yang sifatnya meeting skala lokal kota atau regional, contohnya Kementerian A mengundang institusi dari Surabaya, Medan, Bandung, dan sebagainya. Kan nggak cukup ruangan di gedung kementerian, makanya mereka menyewa hotel," tuturnya saat dihubungi detikProperti, Selasa (30/4/2024).
Menurutnya, dengan menyewa kamar untuk tamu-tamu tersebut sekaligus menyewa ruangan untuk meeting menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pihak hotel.
"Jadi menurut saya, kalau seluruh kementerian sudah pindah ke IKN, demand dari pemerintah turun dan itu akan berpengaruh ke performance hotel. Itu menurut saya," ungkapnya.
Sementara itu, untuk sektor perkantoran tidak akan berpengaruh banyak. Ia menilai, yang paling berdampak adalah gedung kantor grade C. Hal ini karena kemungkinan gedung pemerintah yang ditinggalkan alias kosong bisa saja disewakan dengan harga yang kompetitif.
Apabila kawasan gedung pemerintahan, seperti yang ada di Jl. Medan Merdeka, ingin dioptimalisasi maka perlu ada perubahan peruntukan ruang. Jadi tidak lagi menjadi kawasan pemerintahan, tetapi diubah menjadi kawasan komersial sehingga bisa disewakan ke pihak swasta. Namun, hal itu tentunya harus dikaji terlebih dahulu dan perlu persetujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sebenarnya perkantoran mungkin yang terimbas dengan asumsi semua perkantoran milik pemerintah yang ditinggalkan berarti kosong. Logikanya, kalau mau dimanfaatkan, kalau mau dioptimalisasikan dia harus disewakan kepada siapapun dan zoningnya nggak boleh pemerintah," ujarnya.
Salah satu hal yang harus diperhatikan apabila kantor pemerintahan ingin disewakan ke pihak swasta adalah perlu dilakukan renovasi. Sebab, kata Martin, kantor pemerintahan memiliki desain yang sudah lama sehingga tidak sesuai dengan tren generasi milenial atau generasi z saat ini.
"(Gedung) kantor pemerintah kan sudah lama, desainnya juga sudah lama, floor plan-nya kecil, kemudian layout-nya juga sudah tidak mengikuti tren zaman sekarang," kata Martin.
Apabila kantor pemerintahan yang kosong ini akan disewakan, maka akan bersaing dengan kantor-kantor Grade C yang ada di selatan Jakarta, misalnya di Jl. Rasuna Said maupun di Jl. Gatot Subroto. Bagi tenant atau penyewa dengan budget terbatas, biasanya akan lebih memilih kantor Grade C, apalagi kantor-kantor Grade C juga sering dilalui transportasi umum, dekat dengan mal maupun tempat makan.
"Bisa jadi gedung pemerintah di-quote di harga gedung-gedung grade C, jadinya mungkin akan melirik 'kue'nya grade C. Tapi belum tentu akan memiliki efek langsung, karena bisa saja gedung Grade C berbenah diri, renovasi, dan kasih competitive rental, jadi seolah-olah nggak ngefek," paparnya.
Martin mengungkapkan, untuk kantor Grade Premium, Grade A, maupun Grade B di Jakarta tidak akan berpengaruh dengan pindahnya ibu kota ke IKN. Sebab, kantor-kantor tersebut sudah ada segmennya tersendiri, contohnya seperti perusahaan multinasional.
"Menurut saya, secara keseluruhan itu nggak akan terlalu ngefek ke properti perkantoran. Menurut saya yang direct effect-nya mungkin ke demand hotel, khususnya MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition)," tutur Martin.
Di sisi lain, untuk sektor properti lainnya, seperti apartemen, rumah, gudang, hingga ritel, tidak terlalu berpengaruh dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Bahkan, untuk sektor perumahan ia memprediksi penjualannya akan tetap bagus. Sebab, setiap tahunnya ada banyak orang yang ke Jakarta untuk bekerja dan memerlukan tempat tinggal.
"Kalau sektor lain seperti industri pergudangan nggak ngefek (tidak berpengaruh). Kemudian apartemen, rumah nggak ngefek, itu penjualan rumah tetap bagus menurut saya ya. Karena kan yang beli rumah bukan sekadar orang pemerintah, orang (pekerja) swasta pun juga beli rumah," tuturnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Peraturan itu terkait dengan Daerah Khusus Jakarta setelah ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus rencana Jakarta yang akan menjadi pusat bisnis serta kota global.
Meskipun UU tersebut sudah ditandatangani oleh Jokowi, namun status Jakarta hingga saat ini masih menjadi ibu kota. Status ibu kota pada Jakarta akan hilang setelah adanya Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
Di UU DKJ ini disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
(abr/zul)
