Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung skema baru pembiayaan KPR subsidi yang diusul PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. REI menilai potensi menumbuhkan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan bisa dilaksanakan agar mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.

"REI mendukung skema baru pembiayaan KPR bersubsidi yang diusulkan Bank BTN. Kami meyakini bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selaku debitur rumah subsidi punya peluang penghasilannya tumbuh dalam 5 - 10 tahun setelah beli rumah," ucap Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, saat perayaan Ulang Tahun ke-52 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/4/2024).

Ketua Umum REI menyoroti skema dana abadi untuk pendanaan program pembangunan perumahan. Menurutnya, sumber lainnya bisa diperoleh dari BPJS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun dana wakaf.

"Sumber-sumber dana itu bisa ditempatkan di perbankan sebagai dana pendamping cost of fund bisa lebih rendah. Dengan begitu tingkat bunga KPR juga akan lebih terkontrol karena sumber pendanaannya berbiaya murah," ujarnya.

Skema baru KPR subsidi usulan Bank BTN termasuk adanya potongan tenor yang selama ini mencapai 20 tahun. Pemotongan tenor dari 20 tahun jadi 10 tahun.

Direktur Konsumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menilai jangka waktu pinjaman KPR subsidi selama 20 tahun itu terlalu lama. Mengingat penghasilan masyarakat mengalami kenaikan.

Menurutnya, idealnya tenor KPR yang mendapat subsidi cukup sampai 10 tahun saja. Untuk tahun-tahun berikutnya, konsumen akan dapat bunga komersial atau floating rate yang tidak disubsidi. Dengan begitu, semakin banyak penerima manfaat subsidi perumahan.

Hirwandi juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengusulkan perubahan skema KPR subsidi dari skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema KPR subsidi selisih bunga. Nantinya, subsidi hunian MBR bersumber dari pemupukan dana abadi dari hasil investasi.

"Untuk jangka waktu 10 tahun hingga 15 tahun, pemerintah akan tetap mengalokasikan pendanaan dari APBN untuk KPR FLPP sebagai dana abadi. Tapi ditambah dengan sumber pendanaan lainnya. Pada saatnya nanti, pemerintah tidak perlu lagi mendanai dari APBN karena dana abadi itu nantinya yang akan mensubsidi KPR FLPP," jelasnya.

Saat ini, porsi APBN untuk mendanai KPR subsidi sebesar 75% dan 25% sisanya bersumber dari pembiayaan perbankan.

"Misalnya untuk rumah seharga Rp 180 juta, maka pemerintah harus menyediakan KPR subsidi sebesar Rp 135 juta untuk penyaluran KPR subsidi ke masyarakat. Sebaiknya dana itu untuk investasi yang hasilnya bisa mendanai subsidi bunga. Kita beri kesempatan dana yang dikumpulkan pemerintah itu untuk membayar subsidi bunga," ujar Hirwandi.

Usulan lain tentang besaran suku bunga KPR subsidi jadi 10%. Jadi, 5% beban bunga ditanggung debitur, 5% sisanya dibayarkan pemerintah.