.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) statusnya masih belum clear atau belum bebas. Hal ini disampaikan usai rapat internal terkait pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (24/4/2024).
"Tentu kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare, yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari detikNews.
Walau demikian, pria yang akrab disapa AHY ini mengungkapkan bahwa tidak semua lahan itu menjadi prioritas. Lahan yang menjadi prioritas adalah lokasi yang menjadi tempat pengendali banjir dan menjadi ruas jalan tol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektare, ada kurang lebih 22 bidang tanah. Dan yang kedua itu di lokasi yang akan dilewati atau jadi pembangunan jalan tol pada segmen 6A dan 6B itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah," paparnya.
Baca juga: Seperti Apa Konsep Pembangunan Hijau di IKN? |
AHY mengatakan, lahan yang belum clear atau masih belum bebas itu terjadi karena masih ada masyarakat yang tinggal di sana.
"Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Otoritas IKN," ucap AHY.
AHY mengatakan sejumlah lahan itu harus segera dituntaskan, salah satu caranya dengan mekanisme penggantian kepada masyarakat. Apabila lahan sudah clean and clear, pihaknya akan segera mengeluarkan sertifikat hak pakai. Dengan demikian, pembangunan IKN bisa terus berproses.
"Yang jelas, bagi kami prinsipnya adalah harus clean and clear dulu lahan yang ada, kemudian baru kita bisa keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin, memberikan dukungan pada proyek yang ada di IKN," ujarnya.
(abr/abr)
