.webp)
Dalam upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, program 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia akan dikebut oleh Kementerian ATR/BPN tahun ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dengan program Kota/Kabupaten Lengkap ini Kementerian ATR/BPN menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat.
"Ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kita ingin menghadirkan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat Indonesia," ungkap AHY dikutip dari pernyataan tertulis hasil rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Capaian lainnya yang dikejar oleh AHY melalui program 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia adalah dapat membantu sektor usaha di daerah.
"Harapannya, no gap no overlap jadi spirit. Sehingga, membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat termasuk dunia usaha untuk bisa bukan hanya buat kehidupan tapi juga berinvestasi untuk bisa punya bisnis dan usaha yang lebih jelas lagi," katanya.
Menteri AHY berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN tapi juga memiliki dampak baik untuk pemerintah dan masyarakat.
Dalam rapat tersebut Kementerian ATR/BPN menetapkan proses realisasi capaian program 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia akan selesai dalam enam bulan yakni Oktober 2024.
"Kita ingin meyakinkan bahwa segala tugas yang menjadi tanggung jawab kita bisa diselesaikan. Sesuai dengan targetnya. Secara khusus kita bicara bagaimana mencapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap. Semangatnya adalah bagaimana kalau semakin banyak Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia ini, di mana bidang-bidang tanah itu terpetakan," jelas Menteri AHY.
Sementara itu, terhitung hingga April 2024 diketahui sudah ada 15 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, saat ini kota/kabupaten yang lain sedang dalam proses.
"Ada yang sudah 70%, 80%, hingga 90%. Semuanya sedang progres. Semoga di Oktober 2024 semuanya bisa selesai," ucapnya.
Ada pun dalam rapat ini, turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(aqi/zlf)
