Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) telah dideklarasikan sebagai Kota Lengkap oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (2/4) di Balai Kota DKI Jakarta. Dengan menjadi Kota Lengkap, ada beberapa keuntungan yang didapatkan seperti mempersempit ruang gerak bahkan memberantas mafia tanah.

"Kita ingin bekerja secara serius, saya berupaya serius untuk bersama dengan Satgas-Anti Mafia Tanah yang melibatkan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan, termasuk pemerintah daerah untuk bisa memperkokoh upaya pemberantasan mafia tanah. Karena, mafia tanah telah merampas hak rakyat, bukan hanya rakyat yang menjadi korban tapi mafia tanah bisa merugikan keuangan negara," tegas AHY dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/4/2024).

AHY melanjutkan, keunggulan lain dari Kota Lengkap adalah mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah dan khususnya membuat kebijakan perpajakan, semakin banyak yang memiliki kejelasan kepastian hukum hak atas tanah baik itu aset milik negara dan masyarakat, meminimalisir interaksi pertemuan tatap muka, dan memudahkan penerapan sistem elektronik.

Menurut AHY, cara lain dalam memberantas mafia tanah dan menyelamatkan aset negara sekaligus mendatangkan investasi adalah dengan melakukan sertifikasi aset-aset pemerintah daerah.

"Saya minta kepada jajaran Kanwil dan Kantah untuk dapat mengawal, menyertifikatkan aset BMD dan BUMD, sehingga tidak ada lagi tanah yang menimbulkan konflik sengketa baik antar sesama instansi pemerintah, swasta dengan pemerintah, dan swasta dengan masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan kekuatan bagi upaya yang telah kita lakukan ini," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga meluncurkan Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Ia juga menyerahkan sebanyak 703 Sertifikat Tanah Elektronik.

Sertifikat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 700 sertipikat dan 3 (tiga) Sertifikat Tanah Elektronik lainnya untuk masyarakat yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

AHY menyebutkan, penyerahan Sertifikat Tanah Elektronik dan peluncuran layanan elektronik ini menunjukkan transformasi digital dalam urusan sertifikasi tanah terus dijalankan Kementerian ATR/BPN. Tak hanya itu, deklarasi Kota Lengkap juga menjadi bagian dari target Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan 104 Kabupaten/Kota Lengkap.

"Ini menjadi bagian dari gerakan nasional dan kita harapkan bisa menjadi bukan hanya terobosan digital tapi sejatinya apa yang menjadi keunggulan jika kota/kabupaten sudah dinyatakan lengkap apalagi sudah secara utuh bisa menjalankan layanan elektroniknya," ujar AHY.

Sehubungan dengan layanan elektronik, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa implementasi layanan elektronik merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian ATR/BPN agar masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan proses yang lebih cepat.

"Ini memudahkan dan menambah kenyamanan, menambah akurasi dan keamanan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena sertifikat yang diserahkan adalah Sertifikat (Tanah) Elektronik. Saya berpesan, karena sudah elektronik berarti password dan pin dipegang seorang pejabat yang ditunjuk gubernur dan ketika pindah tentunya bisa diperbaharui. Semangat kami adalah mendukung program Kementerian ATR/BPN dalam rangka masyarakat bisa mendapatkan haknya," pungkas Heru.

Untuk diketahui, saat ini sudah ada 15 Kabupaten/Kota Lengkap yang ada di Indonesia. Berikut ini daftarnya.

1. Kota Denpasar, Bali

2. Kota Madiun, Jawa Timur

3. Kota Bontang, Kalimantan Timur

4. Kota Tegal, Jawa Tengah

5. Kota Surakarta, Jawa Tengah

6. Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

7. Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

8. Kabupaten Badung, Bali

9. Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

10. Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

11. Kota Bogor, Jawa Barat

12. Kota Metro, Lampung

13. Kota Sibolga, Sumatera Utara

14. Kota Cilegon, Banten

15. Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta