.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku butuh tambahan anggaran dana untuk dapat menyelesaikan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun, target PTSL tahun ini yaitu sebanyak 120 juta bidang tanah terdaftar.
Saat ini, progres PTSL sudah mencapai 111 juta bidang tanah terdaftar. Namun, dengan anggaran yang ada saat ini hanya mampu menambah sekitar 3-4 juta bidang tanah terdaftar melalui PTSL.
"Memang dari anggaran yang kita miliki itu kita bisa sekitar berapa kemarin 3-4 jutaan lagi PTSL se-Indonesia. Nah kita membutuhkan tambahan anggaran. Saya sudah mengkomunikasikan itu juga agar bisa menuntaskan, benar-benar menuntaskan 9 juta (PTSL) sesuai dengan target 120 juta PTSL tuntas di tahun 2024," ujarnya di Masjid Sabilul Huda, Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku sudah melaporkan dan menulis permintaan tambahan anggaran ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Saya sudah laporkan dan memohon secara tertulis dan langsung kepada Menteri Keuangan dan juga saya sampaikan secara terbuka di dalam rapat dengan Komisi II DPR RI," pungkasnya.
Sebagai informasi, dikutip dari detikFinance, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (26/3/2024), AHY menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 675 miliar. Sejumlah strategi dalam mencapai target penyelesaian masalah seperti penyelesaian penyediaan tanah 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), penyelesaian kasus Rempang, penyelesaian kasus Hotel Sultan, hingga pemberantasan mafia tanah adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Akan tetapi, menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu tujuh bulan ke depan.
"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY.
Lebih lanjut, AHY merinci alokasi dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program PTSL. Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk RDTR. Terakhir, Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kab/kota lengkap dan transformasi digital.
Strategi ini sejalan dengan tiga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dirinya diangkat sebagai menteri. Beberapa di antaranya transformasi digital dalam bentuk penerapan sertifikat tanah elektronik, revisi PP No. 18 tahun 2021 terkait hak atas tanah dalam mendukung carbon trading, hingga pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui PTSL.
Untuk program PTSL, AHY melaporkan bahwa per Maret 2024 telah ada 111 juta bidang tanah terdaftar atau 88% dari target 126 juta bidang tanah terdaftar. Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72% telah bersertifikat.
"Di tahun 2024 kami menargetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini. Insya Allah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100% sesuai target pemerintah," jelasnya.
(abr/zlf)
