Hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan pengaruh sejumlah faktor bikin Jakarta kerap dilanda banjir beberapa waktu lalu. Tak jarang, banjir merendam kawasan-kawasan pemukiman atau rumah-rumah warga sehingga mengganggu aktivitas.

Dibutuhkan langkah cepat dan nyata agar permasalahan banjir di Jakarta tidak terus berkepanjangan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan upaya penanggulangan banjir di Jakarta dipicu oleh banyak faktor sehingga penyelesaiannya cukup kompleks.

Selain curah hujan, ada faktor muka tanah yang lebih rendah dari permukaan laut dipandang jadi biang kerok banjir yang melanda Ibu Kota khususnya di sisi utara lambat surut. Untuk itu, salah satu upaya yang dikebut Pemprov DKI adalah pembangunan hingga normalisasi infrastruktur penanggulangan banjir di wilayah Jakarta Utara.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Barat untuk membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (25/3/2024).

"Kami akui tidak mudah, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, penanggulangan banjir akan kita mulai dari laut, artinya dari bagian utara Jakarta. Di utara, kita bangun waduk dan embung yang langsung kita turap, terus masuk ke wilayah Jakarta Barat. Kita akan gunakan musim kemarau untuk berbenah. Sehingga, mudah-mudahan tahun depan semuanya bisa teratasi," ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendesak agar megaproyek Giant Sea Wall yang membentang di sepanjang Pantai Jakarta untuk segera di selesaikan. Baginya, ini adalah solusi mengatasi langganan banjir di Jakarta.

"Tentu, saya meminta Pak Heru untuk segera menyelesaikan ini. Termasuk masalah di hilir juga harus diselesaikan," ujar Lukmanul.

Ia melanjutkan, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki peran sentral dalam keberlanjutan megaproyek Giant Sea Wall. Sebagai pimpinan di Jakarta, tentu bisa menjadi pemicu program ini bergerak cepat.

Ia merinci, proyek ini menggunakan anggaran APBN dan APBD DKI Jakarta. Sehingga Pemprov bisa memainkan perannya untuk melanjutkan program ini.

"Koordinasi juga dengan pemerintah pusat juga soal ini, biar cepat beres," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengugkapkan megaproyek ini adalah solusi terbaik menangani permasalahan banjir di Jakarta yang terus terjadi. Belum lagi, di utara Jakarta selalu mengalami pengikisan daratan.

"Ini adalah solusi agar Jakarta tidak tenggelam," pungkasnya.

Sebelumnya, disampaikan bahwa pembangunan proyek tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Jakarta Utara terhambat banyaknya bangunan liar.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa proyek NCICD Fase A adalah pembangunan tanggul pantai yang membentang sepanjang 37 kilometer.

"Yang 11 kilometer itu sisanya, itu sedikit masih ada yang dari Dinas Sumber Daya Air (SDA). Terutama yang masuk ke dalam muara-muara itu SDA. Contoh yang di kali adem, itu kan ada tuh," kata Ali kepada wartawan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu (4/10/2023) silam.

Menurutnya, pembangunan 11 kilometer tanggul pantai ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek ini pun ditargetkan rampung pada 2027. Namun, ia mengakui bahwa proses pengerjaan tanggul pantai ini mengalami sejumlah kendala, salah satunya karena banyaknya bangunan liar yang didirikan oleh masyarakat.

"Memang harus ada sedikit penataan kawasan banyak penduduk liar di situ. Itu kita kendala di situ. Pembebasannya sih sudah nggak. Bukan pembebasan, mungkin nanti relokasi warga yang di pinggiran," ujarnya.