.webp)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait sanitasi dan air minum akan segera terbit. Ia berharap, tahun ini sudah bisa melaksanakan Inpres Sanitasi dan Air Minum tersebut.
"Inpresnya sudah ditandatangani atau diparaf beberapa menteri dan saat ini posisinya ada di Sekretariat Negara dan mudah-mudahan nanti akan segera dikeluarkan dan nanti kita akan laksanakan inpres tersebut di tahun 2024," tuturnya dalam acara Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum bertema Urgensi Akses Air Minum dan Sanitasi yang disiarkan langsung di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa (23/1/2024).
Diana menjelaskan, adanya Inpres Sanitasi dan Air Minum dalam rangka percepatan layanan air minum melalui sambungan rumah kepada masyarakat. Sebab, saat ini capaian untuk penyediaan air minum layak sekitar 91,08% sementara untuk air minum aman hanya 11,8%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat memang air minum yang dibangun oleh pemerintah pusat di sini masih banyak ide-nya (belum digunakan), sehingga idle-nya ini tentunya harus segera kita alirkan kepada masyarakat-masyarakat untuk mereka bisa menikmati air perpipaan," tuturnya.
Diana menyebutkan, inpres tersebut tidak hanya membahas soal air minum saja, tetapi juga sanitasi. Nantinya, pihaknya akan mendata daerah-daerah yang belum memiliki sambungan rumah (SR) sehingga jika inpres sudah terbit, pengadaan SR di daerah-daerah tersebut bisa dibiayai oleh Inpres.
"Di dalam inpres air minum ini tidak hanya air minum tapi juga sanitasinya sehingga di sini kami nanti akan mengumpulkan data-data yang ada di masing-masing daerah yang belum ada SR-nya, SR-nya itu nanti akan dibiayai dengan inpresnya," ungkapnya.
Baca juga: Jurus PUPR Pasok Air Bersih di Rumah |
Sebelumnya diberitakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan adanya Inpres Sanitasi dan Air Minum diharapkan seluruh wilayah Indonesia akan segera tersambung akses air bersih dan sanitasi. Hal ini selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam memasang 10 juta sambungan atau pipa akses air minum dan air bersih ke rumah-rumah.
"Inpres ini kebutuhan totalnya Rp 16,6 triliun, untuk yang sudah IPA (instalasi pengolahan air), jadi sudah tidak bangun IPA, tapi untuk yang nyambung ke rumah," kata Basuki, dikutip detikFinance, Selasa (23/1/2024).
"Kita waktu itu mengusulkan itu Rp 16,6 triliun. Tapi yang prioritas untuk bisa ditangani itu Rp 2,3 triliun," imbuhnya.
Dari total target 10 juta saluran, Basuki menyebut kini yang sudah siap dipasang ada sebanyak 6,8 juta sambungan rumah. Program ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan sekitar 389 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Seluruh Indonesia, ada datanya kabupaten mana, berapa sambungan rumahnya, semua kebutuhannya, ada. 389 kabupaten/kota PDAM," ujarnya.
Basuki mengatakan, Inpres Sanitasi dan Air Minum ini lahir dengan dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas yang melihat keberhasilan Inpres Jalan Daerah. Harapannya, Inpres baru ini dapat membantu mendorong percepatan program.
(abr/abr)
