Membangun 40 kota setara Jakarta barangkali bukan hanya jadi misi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar yang dilontarkan dalam acara debat Calon Wakil Presiden pada Jumat (22/2023) kemarin.

Siapa sih yang tak ingin kotanya seperti Jakarta? Transportasinya lengkap, pusat hiburannya banyak dan pusat ekonominya berputar kencang.

Tapi, membangun kota tentu tak bisa hanya berdasarkan keinginan. Hitu-hitungan yang matang untuk menjadikan sebuah kota setara dengan Jakarta saat ini.

Tak ada hitungan pasti berapa biaya pembangunan yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah kota setara Jakarta. Namun, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga punya ancar-ancar agar masyarakat punya gambaran yang sama terkait biaya pembangunan sebuah kota setara Jakarta.

Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan kota seperti Jakarta juga cukup besar. Dia menggambarkan, APBD Jakarta saat ini mencapai hampir Rp 100 triliun. Untuk mengimbangi kota seperti Jakarta, setidaknya butuh APBD senilai tersebut.

"Jakarta kalau dalam 10 tahun terakhir saja APBD-nya sudah di angka lebih dari Rp 40 T, bahkan sekarang sudah tembus Rp 80-90 T, bisa dikatakan dia setara dengan 3 Kementerian yang APBN-nya di atas Rp 100 triliun, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Jakarta itu hampir Rp 100 triliun itu hanya untuk wilayah Jakarta," tuturnya kepada detikcom, Sabtu (23/12/2023) kemarin.

Untuk mempermudah masyarakat menghitung biaya pembangunan, Nirwono Yoga mengambil contoh Kota Surabaya yang kini memiliki APBD senilai Rp 11 triliun.

Surabaya perlu memperbesar anggaran belanjanya hingga 9 kali lipat jika ingin menyamai Jakarta. Banyak yang harus dibangun, dari mulai pusat perbelanjaan, infrastruktur dasar, transportasi umum, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

"Jadi bisa dibayangkan, misalnya Surabaya dengan APBD-nya Rp 11 triliun kalau dia mau mengejar seperti Jakarta berarti kan dia butuh usaha 8-9 kali lipat. Itu baru dari APBD-nya, untuk mengejar transportasi massal misalnya kemudian membangun hunian, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pendidikan yang bertaraf global," sambungnya.

Itu baru bicara pembangunan fisik, belum lagi ada biaya untuk meningkatkan kapasitas atau keterampilan sumberdaya manusia. Menurut Nirwono, faktor sumber daya manusia atau SDM juga mempengaruhi perkembangan suatu kota.

"Dari jumlah penduduk kalah, Jakarta kan 10 juta (penduduk), sementara Bandung, Surabaya itu berkisar di angka 2 juta-an. Dari jumlah penduduk saja tidak setara dengan Jakarta, APBD-nya tidak setara, dan jangan lupa SDM dari warga terutama SDM dari pemerintah daerahnya bisa dikatakan tidak seimbang dengan Kota Jakarta," tuturnya.

Terpisah, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, mengatakan, untuk mengembangkan sebuah kota tergantung dari keadaan fiskalnya. Rata-rata, kata Yayat, biaya untuk mengembangkan kota membutuhkan 30% porsi anggaran dari APBD. Sisanya merupakan anggaran untuk kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, misalnya gaji pegawai, operasional, dan lainnya.

"Idealnya, selain kapasitas anggaran juga dilihat dari komposisi jumlah penduduknya yang ada. Jadi proporsinya sangat situasional tergantung dari tingkat permasalahan prioritasnya," ujarnya.

"Seperti DKI pernah kami anggaran Rp 2-3 triliun untuk membangun transportasi publik. Itu kan jadi prioritasnya, (setiap daerah) berbeda tidak bisa disamaratakan," tambahnya.

Oleh karena itu, menurutnya untuk biaya pengembangan sebuah kota tak bisa hanya dari APBD saja, tetapi harus ada pembiayaan kreatif lainnya.

Sebagai pembanding dengan program membangun 40 kota setara Jakarta, detikFinance mencatat dibutuhkan anggaran hampir 500 triliun untuk membangun IKN di Pulau Kalimantan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, 30% dari dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk menggarap IKN bersumber dari APBN.

"Kalau kita lihat dari anggaran yang awal Rp 466 triliun itu 30% kan government subsidies. Pertama zona 1A, itu kan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), government core. Jadi area yang jadi government core itu penting, jadi kami mulai dari situ (pembangunan)," kata Endra, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (2/5/2023) silam.

Endra mengatakan, saat ini pihaknya tengah berfokus untuk pembangunan kawasan zona 1A, yang mana akan ditunjang oleh APBN.

Saat ini pun sejumlah investor sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, terlihat dari Letter of Intent (LoI) yang ada. Setelah mengajukan LoI tersebut, proses untuk masuk ke IKN pun masih cukup panjang mulai dari perencanaan, kemudian studi kelayakan atau feasibility study (fs), hingga perencanaan yang lebih detail barulah investor mulai masuk.

"Ya memang kita dulu yang harus masuk. Jadi itu yang menurut saya perlu diluruskan. Harus memang government subsidi dulu masuk, APBN dulu, baru kalau melihat 'oh ini pemerintah serius', baru mereka akan men-support," ujarnya.