Tak bisa dipungkiri, salah satu masalah di Jakarta yang masih sulit untuk diatasi adalah permukiman kumuh. Program subsidi pemerintah berupa rusunawa ternyata belum bisa menjadi solusi. Hal ini karena lokasi rusunawan tersebut rata-rata berada jauh dari pusat kota.

Menyikapi masalah tersebut, mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, mengusulkan agar gedung-gedung pemerintah yang berada di area-area strategis di Jakarta dialihfungsikan menjadi hunian masyarakat saat ibu kota sudah dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kita bisa saja kalau misalnya Pemprov DKI gitu, ya, melakukan negosiasi dengan Setneg atau Kemenkeu, mengalihfungsikan beberapa aset-aset pemerintah, aset-aset Setneg, untuk kepentingan, misalnya, rusunawa, pasar, sehingga orang-orang ini bisa kita tempatkan dan tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik," usul Tsamara Amany dalam cuplikan podcast Unpacking Indonesia yang dipandu oleh mantan aktivis dan jurnalis, Zulfan Lindan, dikutip detikcom pada Minggu (17/12/2023).

Tsamara mengatakan, masyarakat secara naluriah akan bermukim di dekat pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengalihfungsian gedung-gedung pemerintah menjadi hunian masyarakat dinilai Tsamara sebagai solusi efektif saat ibu kota sudah dipindahkan ke IKN Nusantara nanti.

Terkait relokasi warga, Tsamara mengatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk merelokasi pemukiman warga ke area yang tidak melanggar aturan.

"Jadi 'kan banyak warga-warga kita yang ketika dulu tidak bisa mendapatkan akses terhadap pertanahan dan perumahan, itu 'kan membangun pemukiman-pemukiman di sekitar bantaran kali. Nah, pemukiman-pemukiman ini tu sebenarnya 'kan melanggar aturan. Negara 'kan kita harus pikirkan, harus direlokasi," jelas Tsamara.

Menurut Tsamara, solusi yang selama ini sudah diterapkan, yaitu merelokasi warga ke rusunawa-rusunawa di luar pusat kota, belum bisa mengatasi masalah tersebut. Warga yang telah direlokasi ke rusunawa tersebut tetap kesulitan mendapatkan akses ekonomi karena jaraknya yang jauh dari pusat kota.

"Ketika mereka direlokasi, mereka itu rata-rata kita relokasi ke rusunawa-rusunawa yang agak berada di luar pusat kota. Ini sulit, meskipun kita sediakan feeder bus dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dipindahkan ke pusat luar Kota Jakarta, mereka kesulitan juga untuk mengakses pusat-pusat ekonomi itu. Jadi, kesulitan juga nih bayar rusunnya," tutur Tsamara.

"Multiplier Effect dari pindahnya ibu kota ini itu sangat banyak untuk Jakarta sendiri, apalagi area-area lain, seperti Kalimantan," pungkasnya.