Maraknya pembangunan transportasi umum tentunya dapat mempermudah seseorang untuk menuju ke suatu tempat. Apalagi, jika huniannya berada di dekat transportasi publik atau termasuk kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Meski demikian, ternyata pengembangan hunian di kawasan TOD masih belum maksimal. Pun kalau sudah ada, harganya masih belum cukup terjangkau.
Co-Founder dan CEO PT Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono mengatakan, Indonesia bisa mencontoh seperti hunian di kawasan TOD Singapura. Sebagian besar, hunian yang berada di dekat transportasi umum, seperti MRT misalnya, didominasi oleh hunian yang dibangun oleh pemerintah di bawah Housing Development Board (HDB) sehingga memiliki harga yang terjangkau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, 80% hunian di Singapura itu HDB, hanya 20% yang privat (swasta). Dan yang 80% itu yang terletak di (dekat) MRT Station. Jadi sebenarnya idealnya, yang berada 800 meter dari MRT itu harusnya hunian affordable dan ada juga yang bisa disewakan," ujarnya kepada wartawan di kantor Leads Property, Rabu (29/11/2023).
Kendala utama untuk menyediakan hunian dengan harga terjangkau di kawasan TOD adalah harga lahan yang tinggi. Misalnya di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan yang dekat dengan MRT Jakarta, disebutkan bahwa harga tanah di daerah tersebut sudah tembus Rp 40-50 juta per meter. Harga ini tentunya sudah terlalu tinggi jika ingin menjual hunian dengan harga terjangkau.
Hendra menyebutkan, salah satu bangunan yang bisa dibangun di dekat TOD berbentuk hunian vertikal, apartemen misalnya. Akan tetapi, permasalahan apartemen di Jakarta adalah sedikitnya kantong parkir, maka dari itu diperlukan adanya transportasi umum untuk mengatasi hal tersebut.
"Persoalan terbesar di Jakarta untuk apartemen adalah mesti bangun parkir, dan apartemen bawah kan mengandalkan public transport sebenarnya. Jadi seperti di Singapura orang kan nggak beli mobil, mereka bisa pakai subway karena integrated semuanya makanya ini yang menjadi anjuran pemerintah untuk supaya di dekat TOD-TOD itu ada hunian yang affordable, yang di bawah Rp 20-25 juta per meter," jelasnya.
Ia pun memberikan saran kepada pemerintah agar bisa mengembangkan hunian di kawasan TOD. Sebagai contoh, memberikan perizinan dengan mudah hingga pemberian pajak yang murah.
"Mensubsidi izin, mempermudah izin, mungkin dia punya pajak-pajaknya lebih murah, begitu. Terus dikompensasi, misalnya 'kalau kamu bisa membangun hunian yang murah di dekat MRT, saya kasih kamu KLB (koefisien lantai bangunan) berapa', kalau nggak ya nggak jalan," pungkasnya.
(abr/dna)