.webp)
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Rano Karno berjanji akan menyediakan hunian yang berintegrasi dengan transportasi publik atau berbasis Transit Oriented Development (TOD). Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi inflasi di Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Rano Karno ketika ditanya bagaimana solusi untuk mengendalikan inflasi pangan tanpa produk impor. Awalnya, ia menjawab akan menciptakan pangan murah dan memperpendek kontrak kerja sama dengan kontrak farming dengan kelompok tani. Pihaknya juga akan menciptakan pasar agar harga pangan bisa jadi murah.
Selanjutnya, ia berjanji untuk menyediakan hunian yang berintegrasi dengan transportasi publik sebagai salah satu cara untuk menekan inflasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua untuk hunian dan Transit Oriented Development menyediakan hunian yang berintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan Transit Oriented Development ini," tutur pria yang akrab disapa Bang Doel dalam acara Debat Kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Minggu (27/10/2024).
Terkait transportasi publik, Rano Karno berjanji untuk menyediakan TransJabodetabek, serta angkutan untuk jarak 500 meter sehingga rumah-rumah bisa terjangkau transportasi publik. Pihaknya juga akan menambah rute dan armada bus yang beroperasi hingga headway atau waktu tunggu sekitar 3 menit. Ia juga akan menggratiskan transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan Jaklingko untuk 15 golongan masyarakat di Jakarta.
Tak hanya itu, Rano Karno juga akan menyediakan air perpipaan di wilayah Jakarta supaya mencapai 100%. Sebab, hingga saat ini hanya 44% wilayah Jakarta yang tercakup air perpipaan.
"Kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan perpipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%, inilah kendala utama sehingga pelayanan dasar di Jakarta belum menyeluruh," paparnya.
Selanjutnya, Rano Karno akan menyediakan SuperApp JAKI untuk mendekatkan layanan publik kependudukan, pengaduan, sampai perizinan tanpa pungli.
"Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi," tutupnya.
(abr/dna)
