.webp)
Sejumlah koalisi partai telah mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan presiden (pilpres) pada 2024 mendatang. Adapun, yang sudah resmi mengumumkan menjadi capres dan cawapres adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta yang terbaru Ganjar Pranowo dengan Mahfud Md. Teka-teki Cawapres untuk Capres Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.
Dengan adanya capres dan cawapres yang bermunculan, kalangan pengembang cukup senang karena keadaan sudah semakin 'pasti'. Namun demikian, setelah diumumkan adanya capres dan cawapres ini belum ada pengaruh ke sektor properti karena belum ada kisi-kisi visi misi yang akan dibawa.
"Karena kan mereka belum menyampaikan kisi-kisi apa yang akan menjadi visi misinya. Itu yang seharusnya pak capres ataupun pak cawapres ini sudah mulai menyampaikan apa yang akan dikerjakan, apa yang menjadi atensinya, apa yang akan menjadi prioritasnya, sehingga kita ini bisa meraba-raba bahkan pada saatnya kita bisa menyampaikan hal-hal yang belum ter-cover dari capres dan cawapres tersebut," kata Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto kepada detikcom, Rabu (18/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Joko memiliki beberapa harapan kepada presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Salah satunya adalah sektor properti menjadi salah satu prioritas melalui paradigma propertynomic. Adapun yang dimaksud paradigma propertynomic adalah sektor properti dipandang, diarahkan, dijadikan penumbuh ekonomi bukan hanya menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara.
"Karena seperti yang kita ketahui, industri properti ini belum rebound seperti sedia kala seperti sebelum COVID-19, namun lebih dari itu kami menginginkan ada paradigma baru dari pemerintah bahwa properti ini bisa menjadi ekonomi, seperti yang ada di Singapura, China, dan sebagainya," harapnya.
Alasannya, Joko menilai sektor properti menjadi backbone atau tulang punggung manufaktur, ada 185 industri terkait properti yang akan tergerak dan dapat menimbulkan multiplier efek yang sangat dahsyat.
"Kedua, market yang ada, berkah demografi ini jangan hanya menjadi objek, menjadi sasaran, tetapi justru bisa menjadi faktor pertumbuhan ekonomi selain pasar juga," tuturnya.
Joko juga berharap supaya pemerintah dapat membuka lapangan kerja dari sektor properti. Sebab, properti merupakan sektor padat karya.
"Ketiga, sektor properti ini kan sektor padat karya, sehingga serapan tenaga kerja yang bisa diserap itu akan semakin bertumbuh semakin lebih besar lagi sehingga itu bisa menjadi bagian dari cara pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan," paparnya.
"Tiga hal pokok minimal itu kalau dilihat maka potensinya sangat besar. Dan lebih-lebih, dengan backlog 12 juta lebih, artinya kalau pemerintah yang akan datang itu concern, misalkan didoronglah setiap tahunnya 1 juta (rumah), kemudian dari MBR-nya (masyarakat berpenghasilan rendahnya) didorong menjadi 500 ribu (rumah) per tahun, maka itu akan saya yakini kontribusi kita, properti akan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Joko pun yakin, pada 2025-2026, sektor properti akan menuju masa keemasannya. Maka dari itu, ia berharap pemerintah sadar akan akses masyarakat terhadap perumahan yang sangat besar dan kemampuan daya beli masyarakat semakin besar. Dirinya juga berharap setidaknya ada lembaga tersendiri yang mengurus sektor properti dan dari sisi konsistensi penganggaran bisa tetap terjaga.
"Harapan kita itu. Dan kita memang selalu berpikir positif dengan harapan-harapan itu dan pada saatnya mungkin bisa kita audiensi kepada masing-masing capres itu," pungkasnya.
(abr/dna)
