Sejarah pertanahan menjadi bagian tak terpisahkan bila membicarakan sejarah panjang perjalanan sebuah negara. Ini salah satunya bisa diakomodir lewat museum agraria.

Dengan adanya museum agraria, para generasi muda, termasuk Gen Z, dapat mempelajari sejarah pertanahan, serta perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (3/10/2023).

Dalu Agung mengatakan bahwa setiap periode zaman dan pemerintahan memiliki tantangan politik dan masalah agraria yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan agraria dan terobosan yang dihasilkan juga berbeda pula. Agar hal tersebut terdokumentasi dengan baik, diperlukan upaya pelestarian, salah satunya adalah pendirian museum agraria.

"Proses penilikan sejarah tersebut tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk secara lebih cermat dalam menentukan kebijakan agraria," papar Dalu Agung.

Menurut Dalu Agung, keberadaan museum agraria menjadi penting agar para generasi muda, termasuk Gen Z, dapat mempelajari perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu.

Diketahui bahwa Dalu Agung baru saja menjalani sidang promosi doktor di SB-IPB University dengan mengangkat topik disertasi "Penataan Ulang Kelembagaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang".

Hasil penelitian disertasinya menunjukkan bahwa trayektori sejarah dinamika kelembagaan agraria telah panjang membentang sejak Republik Indonesia dilahirkan.

"Selalu tersisa gap antara niat ideal dan praktik implementasinya. Di antara faktor penentu utamanya adalah jenis kepemimpinan dan political will dari pemerintah," paparnya.

Maka dari itu, diperlukan suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dalam pemilihan pemimpin politik yang selaras dengan kebutuhan dan kewenangan kelembagaan. Selain itu, konsep dan desain perencanaan pembangunan dan program-program nasional agraria yang baik juga tak kalah penting untuk dipersiapkan.

"Bukan semata pertimbangan politik pragmatis kekuasaan," tegasnya.

Dalam keterangannya, Dalu Agung juga menambahkan bahwa dorongan dari kekuatan kelompok penekan, baik jaringan media, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi penting dilakukan lebih signifikan dengan menjadi mitra kritis pemerintah.

"Tujuannya untuk memastikan political will pemerintah semakin kuat dalam menjalankan mandat konstitusinya, khususnya dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang," pungkasnya.

Buat detikers yang punya permasalahan seputar rumah, tanah atau properti lain, tim detikProperti bisa bantu cari solusinya. Kirim pertanyaan kamu vie email ke redaksi@detikproperti.com dengan subject 'Tanya detikProperti', nanti pertanyaan akan dijawab oleh pakar.