.webp)
Round-Up
Nunggu Revisi UU Hak Cipta, Semua Diminta Tahan Ego Dulu
Dalam rapat ini, pimpinan DPR, anggota Komisi XIII, musisi, komisioner LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), sampai pengurus LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) kumpul bareng buat bahas masalah hak cipta dan royalti lagu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bilang kalau semua pihak udah sepakat buat nutup drama dan cari jalan keluar bareng.
"Dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif," kata Dasco dalam konferensi pers usai rapat konsultasi.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan kalau ada komitmen bersama untuk bikin iklim permusikan di Indonesia lebih adem dan damai.
"Hasil pertemuan, disepakati bahwa semua pihak agar menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan (revisi) Undang Undang Hak Cipta," sambungnya.
Salah satu poin penting yang disepakati: pembayaran royalti nantinya bakal langsung lewat LMKN biar alurnya jelas dan rapi.
Sementara itu, pemerintah ikut ngejelasin soal Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 yang baru aja dirilis. Aturan ini jadi pondasi baru pengelolaan royalti, memperkuat posisi LMKN, sekaligus menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi.
Permenkum tersebut juga ngatur soal struktur kelembagaan LMKN, mulai dari posisi Ketua LMKN Pencipta dan Ketua LMKN Hak Terkait, plus biaya operasional yang ditetapkan sebesar 8 persen dari total royalti yang berhasil dihimpun.
Singkatnya, lewat rapat ini DPR, pemerintah, sampai pelaku musik pengen kasih sinyal positif: masalah royalti bukan buat diperpanjang, tapi buat diselesaikan. Dunia musik Indonesia pun diharapkan bisa jalan lebih merdu tanpa drama berlarut.
(dar/tia)
