.webp)
Status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara belum dipastikan hingga kini. Elit politik pun angkat bicara berkaitan dengan kelanjutan IKN sebagai ibu kota baru. Salah satu yang dipermasalahkan adalah aktivitas pemerintahan yang belum dilakukan di IKN.
Dilansir detikNews, Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun sebelumnya mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor permanen di IKN untuk memberikan kepastian status ibu kota serta agar biaya perawatan untuk IKN yang sudah digelontorkan negara saat ini tidak mubazir.
Namun, usulan tersebut ditepis oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, justru legislatif seperti anggota DPR yang jumlahnya lebih banyak harus memberikan contoh dengan bekerja di IKN terlebih dulu. Untuk diketahui, Komarudin Watubun sendiri juga merupakan anggota Komisi II DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP Usul Gibran agar Berkantor di IKN
Komarudin Watubun awalnya berbicara tentang biaya perawatan atau maintenance IKN yang menurutnya cukup tinggi dan ditanggung negara. Ia menilai biaya yang digelontorkan akan sia-sia jika fasilitas di IKN tidak digunakan secara optimal. Sementara di sisi lain, IKN belum resmi menjadi ibu kota, sehingga belum menjadi pusat aktivitas pemerintahan.
"Ya memang faktanya begitu kan. Ini urusan regulasi yang disiapkan untuk Ibu Kota di sana. Tapi de facto hari ini ya ibu kota negara ada di Jakarta dan ya tetap di Jakarta kalau di sana belum siap kan mau diapain di sana?" katanya, Senin (18/5/2026).
Watubun menilai biaya perawatan harian di IKN yang cukup tinggi tak sebanding dengan kondisi negara juga sedang sulit. Menurutnya, proyek ambisius ini kurang mempertimbangkan dampak atau sisi negatif ketika pembangunannya dimulai dahulu. Namun, ia mengaku saat itu tidak bisa berbuat banyak karena semua fraksi sepakat mendukung pembangunan IKN.
"Ya itu yang menjadi masalah memang, karena proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Watubun.
"Kita buat proyek ambisius (IKN) yang sebenarnya tidak memperhitungkan dampak sisi buruknya dari keputusan itu, tapi ya bagaimana? Semua fraksi juga mendukung waktu itu ya," bebernya.
Sebagai solusi, Watubun menyarankan agar pejabat seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN untuk menegaskan status IKN sebagai ibu kota negara.
"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," ujarnya.
PSI: Seharusnya DPR Mendahului
Usulan tersebut ditanggapi oleh PSI. Bestari Barus selaku ketua DPP menyebut bahwa seharusnya anggota DPR menjadi contoh dengan pindah lebih dulu ke IKN.
"Seharusnya yang disarankan ya, seharusnya kan memang DPR aja mendahului gitu. Kami kalau nanti sudah di Senayan, kami justru yang akan mengajak kawan-kawan DPR itu duluan di sana gitu," kata Bestari, Senin (18/5/2026).
Bestari juga menilai usulan tersebut bisa jadi akan membuat jalannya pemerintahan kurang seiring karena wapres akan terpisah dari Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Sehingga menurutnya tidak tepat jika hanya Gibran yang didorong berkantor di IKN.
"Beri contoh saja. Sebaiknya dia memberi contoh sebagai kader yang katanya dari partai terbaik, kan? Beri contoh dong. Kalau jangan memecah belah antara presiden dengan wakil presiden. Itu satu kesatuan," imbuhnya.
Bestari juga mengklaim apabila PSI saat ini berada di parlemen, mereka akan mengajukan agar anggota DPR pindah lebih dulu ke IKN.
Bestari mengatakan jika PSI telah masuk parlemen, akan mengusulkan untuk lebih dulu pindah ke IKN. Sebab, ia menilai usulan agar Gibran ngantor dulu di IKN tidaklah tepat. Bestari menilai usulan tersebut terlalu tendensius.
"Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu," ucapnya.
"Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden," lanjutnya.
Progres Pembangunan Kantor Wapres dan Kawasan Legislatif
Menurut catatan detikProperti, Prabowo diketahui telah menandatangani desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN pada April 2026. Rencananya kawasan itu akan selesai dibangun pada akhir 2027. Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/4/2026) lalu.
Untuk diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Prabowo terkait penyempurnaan desain. Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, untuk menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Sementara itu, pihak Otorita IKN juga sempat menyatakan sudah ada wacana Gibran berkantor di IKN sejak Maret 2026. Sejumlah staf bahkan sudah dikirim ke IKN untuk persiapan Wapres. Dalam kesempatan terpisah, Basuki Hadimuljono juga memastikan konstruksi kantor Wapres dan kediaman untuk Wapres sudah jadi.
"Saya kira ini, iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera, insyaallah (Gibran berkantor di IKN) tahun ini," ungkap Basuki dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026), dikutip detikFinance.
