.webp)
Ada beragam rencana transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya rencana pembangunan jalur kereta lintas negara Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam di Pulau Kalimantan.
Rencana ini bermula saat kunjungan Menteri Pengangkutan Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin ke IKN beberapa waktu lalu. Pihak Otorita IKN pun menyambut positif rencana tersebut. Sudah sejauh mana rencananya?
Dikutip dari detikFinance, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan mengkaji peluang dari wacana tersebut. Rencananya, jalur kereta lintas tiga negara itu juga akan terhubung ke IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo RM Manuhutu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk perluasan jaringan kereta api terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Meski demikian, Odo mengaku pihaknya belum mendapat proposal langsung dari pemerintah Malaysia menyangkut rencana tersebut. Pemerintah RI pun akan mengkaji dulu peluang dari rencana pembangunan tersebut.
"Nanti kita lihat lebih lanjut. Kita akan lihat, tentu saja akan dievaluasi pros and cons-nya, manfaat bagi Indonesia," kata Odo, ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Hingga saat ini, pemerintah masih dalam tahap pendalaman regulasi dalam rangka mempercepat pengembangan jalur-jalur kereta baru maupun revitalisasi jalur kereta lama. Ditargetkan Indonesia kembali mencatatkan panjang jalur kereta 12.000 kilometer (km) seperti saat zaman Belanda, bertambah 5 km dari yang saat ini sudah ada.
"Zaman Belanda kita tuh jalur kereta api mencapai 12.000 km sekarang tinggal 7.000 km. Targetnya adalah mencapai 12.000 kilometer kedua adalah untuk Indonesia menjadi negara maju densitas antara populasi dan panjang densitas (kepadatan) penduduk dan panjang kereta api harus ditingkatkan atau rasio antara wilayah dengan jalur kereta api harus ditingkatkan," jelasnya.
Odo mengatakan, prioritas pengembangan akan berfokus di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemerintah juga akan melakukan revitalisasi prasarana, termasuk jalur terowongan yang telah ebrusia 75-100 tahun.
(aau/aau)
