.webp)
Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum ada kejelasan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kabar terbaru.
Dia mengatakan harus menghitung ulang kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul penambahan dan perubahan struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah kementerian sekarang ada 48, sedangkan sebelumnya 34..
"Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan," kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya pun akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemindahan ASN ke IKN. Prabowo sebelumnya telah menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Prosesnya nanti pun akan melibatkan banyak pihak, termasuk harus menunggu regulasi.
"Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya, dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres (Pemindahan Ibu Kota) segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN)," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan Kementerian PANRB telah meminta Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.
"Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang," kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).
Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.
Baca artikel selengkapnya di sini.
(shc/bai)
