.webp)
Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik berlanjut. Otorita IKN menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan IKN.
"Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sinergi dan komitmen antarinstansi guna mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028," jelas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025), dikutip detikFinance.
Menurut Basuki, Otorita IKN bertugas mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Model birokrasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, serta instansi yang akan bertugas di kawasan IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan yang terstruktur. Pengelolaan ini meliputi aspek akuntabilitas, tata kelola bangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, hingga jaminan pendidikan inklusif bagi seluruh warga. Rencana ini sendiri merupakan respons terhadap masukan dari anggota Panja.
Baca juga: Basuki Lantik 2 Deputi Baru Otorita IKN |
Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menekankan pentingnya dukungan parlemen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
"Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen," ujar Husein.
Dia berharap kunjungan ke OIKN ini dapat memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Dia juga mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai kota masa depan.
"Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir," sambungnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
(des/des)
