.webp)
Demi menarik negara-negara sahabat agar mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sempat muncul usulan pemberian lahan gratis bagi mereka. Lahan yang rencananya diberikan secara cuma-cuma itu dapat dipergunakan untuk membangun kedutaan besar.
Usulan ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Februari lalu. Dilansir detikFinance, Basuki berharap negara-negara sahabat dapat membangun kantor kedutaan di calon Ibu kota politik itu sebelum 2028.
"Dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN," terang Basuki dalam keterangannya, Minggu (16/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki mengklaim Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound. Diharapkan kehadiran kantor perwakilan negara-negara sahabat di IKN dapat mempererat hubungan dengan Indonesia.
"Kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028," lanjutnya.
Namun, Basuki menegaskan bahwa rencana pemberian lahan gratis ini masih bersifat usulan. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," ujarnya.
Kritik Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
Usulan ini tak lepas dari kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian lahan gratis ini malah menunjukkan bahwa IKN kurang sukses dan pemerintah mulai putus asa.
"Saya rasa pemberian lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bah pemerintah sudah hopeless terhadap keberlanjutan pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot bagi lahan untuk pemerintah negara lain, kan?" ujar Nailul kepada detikcom, Senin (17/2/2025).
Nailul menyebut pemerintah negara sahabat belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN dalam waktu dekat. Begitu IKN resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia, maka negara-negara Sahabat akan dengan sendirinya membangun kantor kedutaan di IKN tanpa perlu ditawari lahan gratis.
"Kedubes akan bangun kantor dengan sendirinya ketika Ibu Kota Negara Indonesia sudah ditentukan dengan Keppres. Ketika tidak ada Keppres, buat apa Kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum terbangun dengan penuh?" papar Nailul.
"Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan," lanjutnya.
Hal senada disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Menurutnya, memindahkan kantor kedutaan besar ke IKN bukan perkara mudah bagi negara-negara sahabat yang sudah memiliki kantor kedubes di Jakarta.
Agus mengingatkan bahwa biaya pembangunan kantor kedubes di Jakarta sendiri tidak murah. Negara-negara sahabat sudah menghabiskan banyak biaya untuk kedubes di Jakarta. Pemberian tanah gratis pun menurutnya bukan solusi. Pasalnya, butuh biaya lagi untuk membangun gedung kantor.
Kendati usulan Otorita IKN disetujui Prabowo, Agus sangsi negara-negara sahabat akan langsung bersedia pindah kantor. Menurutnya, pemerintah tidak berhak mengatur pilihan negara lain mau membangun kantor kedubes di mana
"Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain? Nggak mungkin lah. Semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh Pindah sebelum 2028. Mana mau dia? Apalagi sebagian besar masih baru-baru," ujar Agus.
Baca juga: IKN Bakal Punya Taman Safari, Kapan? |
(des/des)
