.webp)
Membuka ladang dengan api telah dilakukan masyarakat adat Dayak di Kalimantan secara turun-temurun. Namun di balik tradisi tersebut, masyarakat memiliki cara menjaga hutan tetap aman dari kebakaran.
Founder Conservation Action Network (CAN) Borneo, Paulinus Kristanto mengatakan membuka ladang dengan cara membakar telah dilakukan masyarakat Dayak sejak ratusan tahun lalu. Namun dalam praktiknya, masyarakat adat juga memiliki sistem tersendiri untuk mengendalikan api agar tetap berada di area yang telah ditentukan.
"Yang saat ini itu kan satu-satunya cara untuk membuka lahan dari ratusan tahun lalu masyarakat Dayak itu adalah dengan cara membakar lahan. Tapi sebenarnya mereka sendiri sudah punya sistem untuk bagaimana mengendalikan api," ujar Paulinus kepada detikKalimantan, Minggu (23/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai seorang dari suku Dayak, Paulinus menjelaskan salah satu cara yang dilakukan ialah membuat sekat bakar sebelum api dinyalakan. Sekat tersebut berfungsi membatasi area sehingga api tidak mudah merembet keluar dari ladang yang sedang dibuka.
"Contohnya pertama mereka membuat sekat bakar. Jadi sekat bakar supaya api tidak meluas dari area yang dibakar," terangnya.
Proses pembakaran juga tidak dilakukan seorang diri tanpa pengawasan. Masyarakat biasanya bergotong royong menjaga satu ladang yang sedang dibakar sebelum berpindah membantu ladang milik warga lainnya.
"Kedua mereka membakar secara bergantian atau bergotong royong. Jadi misalnya lahan si A mau dibakar, kelompoknya atau warganya siaga di situ untuk memastikan kebakaran lahannya supaya tidak merembet ke tempat yang lain," jelasnya.
Menurut Paulinus, pembukaan ladang juga cenderung dilakukan berkelompok pada kawasan yang berdekatan. Setelah proses pembakaran selesai, masyarakat memastikan sisa api dimatikan sebelum meninggalkan lokasi.
"Itu bisa dipastikan sebenarnya tidak mengakibatkan kebakaran skala besar karena mereka membuka lahan itu di area pegunungan. Bagaimana cara membuktikan itu? Coba kita lihat titik hotspot-nya, apakah titik hotspot selama ini yang bertahan lama itu berada di ladang atau malah di area-area konsesi," tuturnya.
Paulinus menyebut titik panas pada ladang masyarakat umumnya tidak bertahan lama seperti kebakaran yang meluas. Api biasanya padam pada hari yang sama setelah pembakaran selesai dilakukan dan sisa material yang belum habis kemudian dikumpulkan.
"Area-area yang di ladang biasanya cuma bertahan satu hari kebakaran. Setelah itu setelah membakar ladang apinya mati," katanya.
Dalam sejumlah kelompok Dayak, proses memastikan sisa pembakaran benar-benar aman dikenal dengan istilah mekup. Ranting dan kayu yang belum habis terbakar dikumpulkan menjadi tumpukan kecil kemudian dibakar kembali secara terkendali.
"Di dalam Dayak itu mengenal namanya mekup. Jadi itu setelah dibakar kan enggak akan terbakar habis karena sebenarnya, itu kan (misal) pohon tumbang masih basah, ketika mereka membakar, kayu-kayu besarnya tidak akan terbakar habis sehingga yang paling banyak terbakar itu daun dan ranting dan itu juga berhubungan dengan pupuk mereka," ungkapnya.
Pendampingan BPBD Mahulu
Terpisah, Kepala BPBD Mahulu Agus Darmawan membenarkan masyarakat setempat telah memahami cara mengendalikan api saat membuka ladang. Terlebih sekitar 90 persen masyarakat Mahulu memang merupakan masyarakat adat Dayak dan masih menjalankan pola berladang berpindah hingga sekarang.
"Mahulu ini kan rata-rata 90 persen masyarakat adat Dayak dan berladang. Berladang berpindah, kemudian membakar. Nah, membakarnya itu mereka sudah paham tentang sekat bakar, tentang gimana cara membakar," kata Agus.
Apalagi, lanjutnya, pada periode Agustus-September menjadi kegiatan rutin tahunan masyarakat membuka lahan untuk pembukaan ladang. Sehingga saat memasuki Oktober, masyarakat biasanya mulai melakukan penanaman atau yang dikenal dengan istilah menugal.
"Masa bakar ladang itu kan Agustus, September. Oktober mereka sudah melakukan penanaman, menugal. Di saat itu kami ikut menemani sebagai bentuk antisipasi," ujar Agus.
Sebelum ikut memantau ke lokasi pembukaan ladang, kata Agus, pihaknya memang telah meminta warga yang akan membakar diminta melapor lebih dulu. Agar aktivitas pembukaan lahan termonitor sejak awal.
"Apabila membakar ladang itu harus melapor ke pemerintah kampung setempat, lapor ke BPBD, lapor ke Bhabinkamtibmas, lapor ke Babinsa, lapor ke MPA, relawan api, pemadam kebakaran," terangnya.
Menurut Agus, pelaporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan jika api mulai keluar dari area ladang. Pemerintah daerah juga memberikan sejumlah batasan agar pembakaran tidak dilakukan dalam skala besar.
"Sehingga kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan merambat, terus masuk ke wilayah hutan, itu segera bisa kita tangani dengan cepat," jelasnya.
Agus mengatakan luas lahan yang dibakar dibatasi maksimal sekitar 2 hektare. Dalam satu hamparan, pembakaran juga tidak diperbolehkan dilakukan secara bersamaan untuk mengurangi risiko api tidak terkendali.
"Kita memberikan larangan membakar itu di atas dari 2 hektare. Maksimal 2 hektar. Terus apabila satu hamparan tidak boleh dibakar bersamaan," terangnya.
Mahulu Relatif Aman Karhutla
Keberhasilan menjaga titik api di wilayah Mahulu tentu menjadi perhatian. Hingga 21 Agustus malam, BPBD Mahulu mencatat hanya ada enam titik panas terpantau di wilayah Mahulu.
"Enam titik api saja, cuma memang tidak lebih dari tiga jam. Dua karena karhutla tapi berhasil diatasi dengan cepat, dan sisanya memang karena pembukaan lahan untuk berladang yang terpantau. Jadi dijaga bersama-sama oleh masyarakat sampai padam baru ditinggalkan," tuturnya.
Agus berharap pola pengawasan tersebut terus dipatuhi masyarakat selama puncak musim kering berlangsung. Sinergi BPBD, TNI-Polri, pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, MPA dan masyarakat juga terus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas.
"Mudah-mudahan dengan adanya sinergi ini akan terus terjaga. Tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Mahakam Ulu kita upayakan," pungkasnya.
