.webp)
Warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mengeluhkan adanya penawaran BBM bersubsidi dengan harga jauh di atas harga resmi. Penawaran tersebut beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Pihak Pertamina turut memberi tanggapan terkait fenomena ini.
Jodi Iskandar, salah seorang warga, mengatakan penawaran Pertalite melalui media sosial mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Konsumen ditawari mendapat Pertalite dengan pembelian online agar bisa menghindari antrean panjang di SPBU.
Namun, harga yang dipatok terbilang tinggi. Untuk Pertalite sebanyak 20 liter yang dikemas dalam jeriken, misalnya, ditawarkan sekitar Rp 330.000 hingga Rp 350.000. Jika dihitung, harga tersebut mencapai sekitar Rp 16.500 hingga Rp 17.500 per liter. Selain itu, ada pilihan BBM subsidi 5 liter yang dikemas dalam botol dengan harga antara Rp 85.000 hingga Rp90.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan tergiur membeli BBM secara online karena selain ilegal, kualitas dan keaslian BBM tersebut tidak terjamin," kata Jodi, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pihak berwenang, terlebih jika penjualan BBM dengan harga tinggi berkaitan dengan dugaan penimbunan atau penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Ia berharap aparat kepolisian bersama Satgas Migas dapat menelusuri sumber BBM yang diperjualbelikan melalui jalur daring.
"Tanpa penindakan tegas dari hulu hingga hilir, persoalan BBM ini tak kunjung selesai. Harus ada keberanian," ujarnya.
Warga lainnya, Dadang, mengakui keberadaan penjual BBM eceran terkadang membantu masyarakat ketika kesulitan mendapatkan bahan bakar di SPBU. Namun, menurutnya, harga yang dipatok saat ini sudah terlalu tinggi.
"Kalau harganya lebih murah, sekitar Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu per botol, mungkin masih cukup membantu masyarakat," katanya.
Sementara itu, warga bernama Ahmad Yani mengungkapkan bahwa penawaran tersebut beredar melalui barcode pembelian via media sosial. Ia mempertanyakan bagaimana barcode yang digunakan dalam mekanisme pembelian BBM bersubsidi bisa ditawarkan melalui jalur daring.
"Masa barcode juga ditawarkan di media sosial? Kan sudah tidak benar ini," ucapnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Supervisor Officer Communication & Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Gayuh Mustiko Jati melalui Communication & Relation (Commrel) Rendy menegaskan penjualan BBM subsidi via online itu sudah menjadi tugas BPH Migas dan juga aparat.
"Kalau BBM subsidi dijual online itu ranahnya sudah BPH Migas dan juga aparat yang punya kewenangan. Apalagi ada barcode diperjualbelikan secara online juga," jelasnya kepada detikKalimantan, Selasa (1/9/2026).
Rendy menambahkan, sistem digital sebenarnya telah dilengkapi mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan. Kendaraan yang menggunakan satu nomor polisi secara berulang dalam waktu singkat di berbagai SPBU akan otomatis terdeteksi dan diblokir. Namun, ia mengakui para pelangsir kerap menyiasati sistem tersebut dengan menggunakan beberapa nomor polisi berbeda sehingga tetap bisa melakukan pengisian berulang.
Terkait antrean panjang di SPBU Pangkalan Bun, Pertamina meminta informasi dan dokumentasi dari lapangan agar dapat segera diteruskan kepada pihak terkait untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan distribusi BBM.
"Itu menjadi bahan Pertamina, laporan dari masyarakat menjadi salah satu bahan dalam memantau kondisi penyaluran BBM bersubsidi di daerah," pungkasnya.
