.webp)
Menyusul ramainya keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pertamina memberikan penjelasan sekaligus memastikan ketersediaan Pertalite dan Solar subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi aman.
Sales Area Manager Retail Kalimantan Tengah, Doni Prasetyo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, ia menegaskan persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh keterbatasan stok maupun kuota BBM.
"Terkait dengan ketersediaan kuota maupun ketersediaan stok, kami pastikan aman," ujar Doni, Rabu (15/7/2026) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul berbagai keluhan warga, salah satunya dialami E Purwadi yang mengaku gagal membeli Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani, Pangkalan Bun. Saat hendak mengisi BBM, barcode kendaraannya justru tercatat telah digunakan untuk membeli Pertalite sebanyak 80 liter, padahal ia mengaku sudah tiga hari tidak melakukan pengisian.
Menanggapi persoalan itu, Pertamina menjelaskan bahwa sistem barcode diterapkan sebagai amanat regulator untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati menjaga barcode agar tidak disalahgunakan pihak lain.
"Pertamina mengingatkan agar barcode tidak dipinjamkan ataupun diserahkan kepada orang lain karena dapat dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab," kata Doni.
Selain itu, Pertamina juga memperketat prosedur operasional di seluruh SPBU. Petugas kini diwajibkan mencocokkan nomor polisi kendaraan dengan data barcode sebelum melayani pengisian BBM subsidi.
"Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan," katanya.
Doni menegaskan Pertamina tidak akan memberi toleransi terhadap praktik kecurangan yang dilakukan oknum SPBU maupun operator. Terkait penanganan kasus dua operator SPBU yang diamankan Polres Kotawaringin Barat, Pertamina menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berlangsung.
"Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyaluran BBM subsidi, SPBU pengelola akan dikenai sanksi tegas berupa penghentian sementara penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sebagai langkah pengawasan, Pertamina juga membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Satgas BBM guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lebih tertib, transparan, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina berharap pelayanan di SPBU semakin baik, antrean lebih tertib, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran BBM subsidi dapat kembali meningkat," pungkasnya.
Wakil Bupati Kobar Suyanto meminta penjelasan langsung kepada Pertamina mengenai stok BBM di Kabupaten Kobar. Dari hasil pembahasan, Pertamina memastikan seluruh jenis BBM yang dipasarkan masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami akan mengaktifkan Satgas BBM untuk melakukan operasi langsung ke lapangan, sehingga penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan," kata Suyanto.
Selain fokus pada pengawasan, pemerintah daerah meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki sistem pelayanan agar antrean kendaraan dapat diatur lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan.
"Pemerintah daerah berharap setiap SPBU dapat membuat pengaturan jadwal atau mekanisme antrean, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib, nyaman, dan lancar," ujar Suyanto.
