Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Tengah. Wacana tersebut mendapat respons dari kalangan pengusaha hingga legislator.
Dilansir detikFinance, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah memang berpengaruh terhadap dinamika pasar energi global, yang nantinya berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik. Namun, penerapan WFH juga harus dicermati dalam hal dampaknya terhadap produktivitas usaha.
"Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha," jelas Shinta, Senin (16/3/2026).
Apindo juga berpendapat bahwa kebijakan WFH tidak bisa diseragamkan di semua sektor usaha. Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan pelayanan tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara fisik. WFH mungkin dilakukan untuk sektor usaha yang dinilai lebih fleksibel dan bisa dilakukan dengan pola kerja jarak jauh, seperti industri teknologi informasi dan profesi kreatif.
"Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak," lanjutnya.
Shinta mendorong kajian mendalam dan ruang diskusi antara pemerintah dan pengusaha agar kebijakan WFH dapat secara optimal menghemat energi tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.
Simak Video "Video: ASN Jakarta WFH Tiap Jumat, Pramono Minta Sektor Ini Tetap Masuk"
(des/des)