Prabowo Wacanakan WFH demi Hemat BBM, Ini Saran Pengusaha hingga Legislator

Balikpapan -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Tengah. Wacana tersebut mendapat respons dari kalangan pengusaha hingga legislator.

Dilansir detikFinance, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah memang berpengaruh terhadap dinamika pasar energi global, yang nantinya berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik. Namun, penerapan WFH juga harus dicermati dalam hal dampaknya terhadap produktivitas usaha.

"Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha," jelas Shinta, Senin (16/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apindo juga berpendapat bahwa kebijakan WFH tidak bisa diseragamkan di semua sektor usaha. Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan pelayanan tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara fisik. WFH mungkin dilakukan untuk sektor usaha yang dinilai lebih fleksibel dan bisa dilakukan dengan pola kerja jarak jauh, seperti industri teknologi informasi dan profesi kreatif.

"Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak," lanjutnya.

Shinta mendorong kajian mendalam dan ruang diskusi antara pemerintah dan pengusaha agar kebijakan WFH dapat secara optimal menghemat energi tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi.

Usulan serupa juga disampaikan oleh legislator dari Partai Golkar. Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengatakan wacana WFH hanya salah satu dari berbagai opsi dan skenario penghematan energi yang dapat dilakukan.

"Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespon perang di Timur Tengah. Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," jelas Irawan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan di wilayah-wilayah dengan konsumsi BBM tinggi, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sementara wilayah lain yang konsumsi BBM-nya tidak terlalu tinggi tidak wajib menerapkan WFH.

"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," lanjutnya.

Irawan juga meminta pemerintah untuk mengkaji dan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Dia menegaskan bahwa kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat.

"WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.