.webp)
Harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah di Kalbar meroket. Di Kabupaten Kubu Raya, harga di tingkat eceran mencapai Rp 28 ribu hingga Rp 30 ribu. Bahkan di Kabupaten Sintang, harga tertinggi mencapai Rp 40 ribu.
Salah satunya dikeluhkan oleh Wiwik, ibu rumah tangga di Sintang. Ia mengaku kesulitan mendapat gas melon tersebut. Kalau ada, harganya jauh lebih mahal.
"Lagi susah di sini. Kemarin saya dapat di toko kelontong, harga 35 ribu rupiah per tabung. Ada yang sampai 40 ribu rupiah," ujar Wiwik kepada detikKalimantan, Kamis (11/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiwik bilang, kondisi ini sudah berlangsung sejak sepekan belakangan. Ia berharap ada solusi dari pihak terkait.
"Karena kami butuh gas subsidi ini untuk kebutuhan sehari-hari," katanya.
Warga lainnya asal Pontianak Timur juga menyebut stok elpiji yang terbatas. Bahkan warga harus antre panjang untuk dapat gas.
"Memang sekarang lagi susah. Kalau mau antre di pangkalan, pasti panjang. Sementara kalau mau beli eceran harga mahal sampai 28 ribu rupiah," kata Desta.
Ia mengatakan, kondisi ini sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Ia berharap, ada penambahan stok dari pihak berwenang.
"Kalau sudah seperti ini, harusnya ada kuota tambahan," harapnya.
Dikonfirmasi, SBM Kalbar V Gas PT Patra Niaga Kalimantan, Muhammad Fadlan Ariska mengatakan, tidak ada terjadi kelangkaan gas elpiji. Hanya saja, ada indikasi sejumlah pengecer membeli elpiji dalam jumlah besar sehingga warga sekitar tidak kebagian.
"Ada indikasi beberapa oknum pengecer yang mungkin membelinya banyak sehingga warga-warga sekitar itu nggak kebagian. Lalu belinya dengan pengecer," kata Fadlan.
Di pangkalan, harga jual gas elpiji 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni sebesar Rp18.500 per tabung. Sementara, di tingkat eceran harga pasti jauh lebih mahal.
Untuk pengawasan harga di tingkat eceran, kata Fadlan, bukan menjadi ranah Pertamina. Namun, lebih kepada ranah Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kalau dari sisi pengecer memang bukan di ranah kita, lebih ke ranah APH. Karena untuk pengawasan penyaluran dari kami itu, mulai dari SPBE ke agen, kemudian ke pangkalan," terangnya.
Namun langkah mitigasi, kata Fadlan, PT Patra Niaga mendorong digitalisasi distribusi melalui aplikasi MyPertamina agar penyaluran gas subsidi lebih merata dan tepat sasaran.
"Salah satu bentuk mitigasi yang kita lakukan yaitu melalui merchant aplikasi MyPertamina, jadi setiap penerima wajib membawa KTP dan tercatat secara digital," tegasnya.
