.webp)
Massa kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/10/2026). Massa yang tergabung dengan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) hingga pemadaman listrik bergilir.
Massa menilai kekayaan alam Kaltim yang melimpah belum sebanding dengan persoalan kebutuhan dasar yang masih dirasakan masyarakat. Dalam aksi bertema '2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri' itu, turut disorot pengelolaan sumber daya alam hingga kebijakan pemerintah.
Humas GERAM, Candra, mengatakan Kaltim memiliki kekayaan berupa batu bara, gas alam, hingga minyak bumi, tetapi persoalan masyarakat dinilai belum terselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melihat kekayaan alam Kaltim terus dikeruk, tetapi persoalan dasar masyarakat belum terselesaikan," ujar Candra dalam orasinya, Rabu (21/10/2026).
Candra menyebut kelangkaan BBM masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, termasuk daerah pelosok. Selain itu, pemadaman listrik bergilir juga dikeluhkan masyarakat sehingga menurut GERAM, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Dalam aksi itu, GERAM menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Tuntutan tersebut mencakup penanganan karhutla, kewajiban perusahaan tambang, kelangkaan BBM, pemadaman listrik, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah.
Tuntutan pertama, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Selain itu, GERAM mendesak penindakan terhadap perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang. Massa menilai persoalan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah di tengah aktivitas pengerukan sumber daya alam di Kaltim.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah dan penghentian pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat. GERAM juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sementara itu, tuntutan ketujuh ditujukan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. GERAM meminta pemerintah provinsi mengevaluasi program Gratispol yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim.
Candra mengatakan pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan Rudy untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Namun, saat wawancara berlangsung, GERAM mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai kesempatan bertemu dengan gubernur.
"Kami ingin bertemu langsung dengan gubernur agar aspirasi masyarakat bisa disampaikan secara terbuka," katanya.
GERAM menyebut akan melihat respons pemerintah terhadap tujuh tuntutan yang telah disampaikan. Aliansi itu juga tidak menutup kemungkinan kembali menggelar demonstrasi apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan tindak lanjut.
"Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan bersama seluruh elemen," tegasnya.
Candra memperkirakan aksi tersebut melibatkan perwakilan dari sekitar 30 hingga lebih dari 40 lembaga atau organisasi. Dia berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjutinya melalui kebijakan konkret bagi masyarakat Kaltim.
