.webp)
Harapan Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menunggu kepastian. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyampaikan kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam komunikasi saat kunjungan Raja Juli ke Palangka Raya tersebut, Fairid mengaku mendapat respons positif, meski belum ada kepastian mengenai realisasi bantuan yang diharapkan.
"Banyak berdoa, insyaallah dibantu," ujar Fairid, menirukan pesan Menteri Kehutanan, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fairid mengatakan, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu memperkuat penanganan karhutla di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Terlebih, dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman, tetapi juga memburuknya kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat.
Menurutnya, dukungan tambahan diperlukan agar penanganan karhutla bisa berjalan lebih optimal, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga upaya melindungi warga dari paparan kabut asap.
Namun, terkait besaran bantuan yang berpotensi diterima Palangka Raya, Fairid mengaku belum mengetahui secara pasti.
"Untuk nominal berapa kami tidak tahu ya, kawan-kawan media bisa tanyakan sama daerah yang pernah mendapatkan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harapan memperoleh Banpres masih membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Hingga kini, belum ada informasi terperinci mengenai nominal, bentuk bantuan, maupun jadwal penyalurannya untuk Palangka Raya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, penanganan karhutla tetap menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta petugas di lapangan diperlukan agar upaya pengendalian kebakaran berjalan efektif.
Selain pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, sehingga langkah mitigasi harus tetap dilakukan selama kondisi belum membaik.
Pemkot Palangka Raya pun berharap komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dapat berlanjut menjadi dukungan konkret. Kepastian bantuan dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan penanganan karhutla di lapangan.
Sembari menunggu keputusan pemerintah pusat, upaya pencegahan kebakaran dan perlindungan masyarakat diharapkan terus berjalan. Sebab, penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.
Sebelumnya, tak ada nama Kota Palangka Raya yang mendapat bantuan presiden (banpres) terkait karhutla. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto.
Legislator asal Kotawaringin Barat itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalteng memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp 40 miliar. Sementara itu, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau masing-masing mendapat Rp 20 miliar.
Adapun Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), dan Katingan masing-masing memperoleh Rp 15 miliar.
"Total Kalteng Rp 125 miliar. Terdiri dari provinsi Rp 40 miliar, Kapuas dan Pulang Pisau masing-masing Rp 20 miliar, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Katingan masing-masing Rp 15 miliar," ujar Bambang kepada detikKalimantan, Selasa (13/10/2026).
