Persoalan pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Sejumlah petugas dan relawan yang masih aktif di lapangan disebut belum menerima honor selama hampir dua bulan.
Persoalan tersebut terungkap setelah anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arief M Norkim, memantau sekaligus berdialog dengan sejumlah satgas dan relawan penanganan karhutla pada Sabtu (26/9/2026). Dalam pertemuan itu, para petugas menyampaikan bahwa hak mereka berupa honor belum dibayarkan selama hampir dua bulan.
"Dari hasil pertemuan kami dengan sejumlah satgas dan relawan di lapangan, mereka menyampaikan bahwa honor yang menjadi hak mereka hingga kini belum diterima selama hampir dua bulan," kata Arief, Selasa (29/9/2026).
Menurut Arief, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan anggaran untuk membayar honor para petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla. Komisi III DPRD Palangka Raya perlu memastikan apakah anggaran pembayaran honor masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD Perubahan.
"Kami perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran pada APBD murni 2026 masih tersedia untuk pembayaran honor tersebut atau justru harus menunggu pengesahan APBD Perubahan," ujarnya.
Arief menyebut honor yang diterima petugas karhutla sekitar Rp 100 ribu per orang setiap hari. Dengan pembayaran yang tertunda hampir dua bulan, nilai hak yang belum diterima para petugas sudah terakumulasi. Ia meminta keterlambatan tersebut segera mendapatkan kepastian agar tidak berpengaruh terhadap semangat para petugas dan relawan yang masih turun ke lapangan.
"Jangan sampai pembayaran ini terus tertunda. Mereka masih bertugas di lapangan dan membutuhkan kepastian terkait hak yang seharusnya diterima," tegasnya.
Apabila pembayaran honor memang harus menunggu dukungan anggaran melalui APBD Perubahan, Arief meminta proses pembahasannya segera dituntaskan sehingga pencairan tidak kembali mengalami keterlambatan.
"Kalau memang diperlukan dukungan dari APBD Perubahan, maka proses pembahasannya harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pembayaran kepada petugas," katanya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian APBD Perubahan menjadi penting apabila ketersediaan anggaran tersebut menjadi syarat untuk merealisasikan pembayaran honor satgas dan relawan karhutla.
Arief menegaskan, persoalan honor tersebut tidak terlepas dari kontribusi para petugas dan relawan yang tetap berada di lapangan untuk membantu pengendalian karhutla, meski harus menghadapi panas dan kepungan asap. Karena itu, setelah seluruh persyaratan administrasi dan anggaran terpenuhi, ia berharap pembayaran honor segera direalisasikan.
"Harapan kami, setelah anggaran tersedia dan mekanisme pencairan dapat dilakukan, pembayaran honor tersebut segera diselesaikan sehingga para petugas tidak perlu menunggu lebih lama," pungkasnya.
Simak Video "Video Situasi Karhutla Terkini: Titik Api di Kalimantan Naik, Sumatera Turun"
(des/des)