10.700 Personel Hadapi Karhutla Kalteng, Termasuk 5.300 Relawan

Pemprov Kalimantan Tengah memperkuat barisan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan masih berpotensi meningkat. Sebanyak 10.700 personel gabungan disiapkan untuk mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kalteng.

Kekuatan tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri hingga masyarakat. Menariknya, lebih dari 5.300 personel merupakan relawan yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan karhutla di tingkat desa dan kelurahan.

Mereka tergabung dalam berbagai kelompok, di antaranya Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Besarnya keterlibatan masyarakat tersebut dinilai menjadi kekuatan penting dalam melakukan pemadaman sejak api pertama kali terdeteksi. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan kesiapan personel tidak cukup hanya dari sisi jumlah. Setiap tim harus memahami tugas, memiliki perlengkapan memadai dan bergerak dalam koordinasi serta satu komando.

"Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi," tegas Agustiar, Selasa (1/9/2026).

Penguatan personel juga mendapat dukungan dari sisi kebijakan. Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

"Penetapan status tersebut menjadi dasar untuk memperkuat pengerahan sumber daya, baik personel maupun logistik, sekaligus mempercepat langkah penanganan di lapangan," katanya.

Koordinasi antara posko utama, unit taktis di lapangan, hingga kelompok relawan juga diharapkan semakin efektif. Seluruh unsur diminta tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu garis komando bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD dan instansi terkait lainnya.

"Dengan kekuatan 10.700 personel tersebut, pemerintah menargetkan penanganan api dapat dilakukan lebih cepat sehingga potensi meluasnya kebakaran dan munculnya bencana asap bisa ditekan," pungkasnya.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi turut menjadi bagian dari upaya pencegahan. Kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran perlu ditingkatkan, terutama di tengah kondisi yang rawan karhutla.

Pemerintah berharap kekuatan gabungan tersebut mampu menjadi benteng awal menghadapi karhutla, dengan prinsip deteksi cepat, pemadaman dini dan koordinasi satu komando.