.webp)
Setiap 1 September, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati momen bersejarah Hari Polisi Wanita (Polwan). Keberadaan polwan bukan sekadar kesetaraan gender, melainkan menjadi pilar penting penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kiprah para srikandi penegak hukum ini tidak lepas dari perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Simak sejarah dan perkembangan polwan dari sebelum pembentukan hingga era modern dalam artikel ini.
Lahirnya Polri
Menilik sejarahnya, institusi kepolisian sejatinya telah ada sejak masa kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang. Namun, bentuk organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang kita kenal sekarang baru terbentuk secara independen setelah proklamasi kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Momen penting ini terjadi pada tanggal 1 Juli 1946 melalui diterbitkannya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Aturan tersebut menetapkan bahwa Kepolisian Negara berada langsung di bawah Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika di masyarakat, Polri terus berkembang dan dituntut untuk semakin profesional, termasuk dalam hal penanganan perkara hukum yang melibatkan perempuan dan anak. Kebutuhan inilah yang kelak menjadi embrio lahirnya satuan polisi wanita (polwan).
Terbentuknya Polisi Wanita
Dikutip dari Museum Polri, pada awal tahun 1948, Polri menghadapi kendala saat harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban, tersangka, maupun saksi perempuan dalam sebuah kasus. Kesulitan ini membuat pihak kepolisian sering kali terpaksa meminta bantuan istri-istri polisi atau pegawai sipil perempuan untuk melakukan tugas pemeriksaan fisik tersebut.
Menyadari situasi ini, organisasi-organisasi wanita beserta organisasi wanita Islam di Bukittinggi berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah agar kaum perempuan mulai diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian. Usulan ini disambut baik oleh Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera di Bukittinggi.
Pada tanggal 1 September 1948, enam perempuan pilihan, yakni Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher, secara resmi disertakan untuk mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama 44 siswa laki-laki di SPN Bukittinggi.
Momen bersejarah tanggal 1 September inilah yang kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Polwan. Sayangnya, pendidikan mereka harus terhenti sementara karena meletusnya Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.
Masa Pendidikan Lanjutan dan Tugas Awal
Setelah kedaulatan Indonesia diakui, pendidikan keenam calon inspektur polisi wanita tersebut dilanjutkan kembali pada 19 Juli 1950 di SPN Sukabumi. Selama menempuh pendidikan, mereka dibekali berbagai ilmu seperti ilmu kemasyarakatan, pedagogi, sosiologi, psikologi, serta keterampilan fisik mulai dari anggar, jiu-jitsu, judo, hingga latihan militer.
Pada 1 Mei 1951, keenamnya sukses menyelesaikan pendidikan. Mereka pun mulai bertugas di Djawatan Kepolisian Negara serta Komisariat Polisi Jakarta Raya dengan mengemban tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita, anak-anak, serta masalah sosial.
Tugas ini meliputi pengusutan dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak, memberikan bantuan pemeriksaan fisik kaum wanita yang tersangkut perkara, serta mengawasi dan memberantas pelacuran hingga perdagangan perempuan dan anak.
Transformasi Lembaga Pendidikan dan Penetapan Lambang
Sejalan dengan keluarnya TAP MPR No. II Tahun 1960 yang menetapkan kepolisian sebagai bagian dari angkatan bersenjata, pendidikan calon perwira Polwan mulai diintegrasikan dengan polisi pria di Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) Yogyakarta pada tahun 1965. Namun, perekrutan dari jalur ini hanya berjalan satu angkatan, dan setelahnya perwira Polwan direkrut melalui jalur Sekolah Perwira Militer Wajib (Sepamilwa) untuk tingkat sarjana dan sarjana muda.
Pendidikan khusus bagi Polwan semakin dikembangkan saat Depo Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) 007 Ciputat membuka kelas untuk bintara Polwan pada 1975. Lembaga ini kemudian berubah nama menjadi Pusat Pendidikan Polisi Wanita (Pusdikpolwan) pada 1982, dan berganti nama lagi menjadi Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) pada 30 Oktober 1984. Berdirinya Sepolwan secara khusus ini terbukti mampu menarik minat besar perempuan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota polisi.
Eksistensi Polwan semakin paripurna saat Kapolri Jenderal Pol Mochammad Sanoesi mengesahkan lambang Polwan pada 29 November 1986. Lambang ini berwujud bunga matahari yang bermakna sifat wanita, dengan tujuh dan empat helai bunga melambangkan Tribrata serta Catur Prasetya.
Terdapat pula perisai dan obor sebagai lambang tugas kepolisian, tiga bintang emas sebagai pedoman Tribrata, serta angka 1948 sebagai tahun kelahiran. Lambang ini bertuliskan 'Esthi Bhakti Warapsari' yang bermakna pengabdian putri-putri pilihan demi terciptanya masyarakat yang Tata Tentram Kerta Raharja.
Fase Kepemimpinan dan Kesetaraan
Polwan perlahan mulai mencetak sejarah. Pada tahun 1987, Lettu Pol Dwi Gusiyati diangkat menjadi Polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolsek, yakni di Polsek Pasar Kliwon, Solo. Gebrakan lain terjadi pada 1991 ketika Brigjen Pol Jeanne Mandagi, SH memecahkan rekor sebagai Polwan pertama yang meraih pangkat jenderal bintang satu.
Untuk mengenang sejarah perintisan Polwan, sebuah Monumen Polwan dibangun di Bukittinggi dan diresmikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. Banoeroesman Astrosemitro pada 27 April 1993.
Memasuki tahun 2002, wanita akhirnya kembali diberi kesempatan menempuh pendidikan calon perwira di Akademi Kepolisian (Akpol). Sejak era 2000-an, kaum perempuan mulai banyak menempati jabatan strategis di institusi Polri, menunjukan eksistensi dan kesetaraan yang sejalan dengan kemajuan zaman.
Nah, itulah tadi sejarah perkembangan polwan. Dari enam perempuan perintis di Bukittinggi, kini polwan turut serta dalam mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.
