Pagar DPRD Kobar Dipasangi Spanduk Krisis BBM dan Listrik

Foto: Spanduk protes krisis BBM dan listrik dipasang di pagar DPRD Kobar. (dok Istimewa)

Kotawaringin Barat -

Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap krisis BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mencuat. Kali ini, sebuah spanduk berisi kritik keras terpasang di pagar Kantor DPRD Kobar, Jalan HM Rafi'i, Pangkalan Bun, Kamis (30/7/2026).

Foto spanduk kritikan itu pun langsung menjadi perbincangan luas di media sosial. Spanduk tersebut dipasang oleh warga bernama Wahyu Bahlaap yang sengaja menyampaikan secara terbuka agar krisis ini mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan.

Dalam spanduk tersebut juga tertulis sindiran tajam yang menyoroti minimnya kehadiran wakil rakyat di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, terdapat desakan agar anggota DPRD mundur apabila dinilai tidak mampu memperjuangkan aspirasi warga terkait kelangkaan BBM dan krisis pasokan listrik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Spanduk itu bertuliskan :

"Innalillahi wa'ina ilaihi rojiun.
Turut berduka cita atas matinya rasa malu, empati, dan butanya nurani para wakil rakyat Dewan Pengkhianat Rakyat Daerah (DPRD) Kobar. Di saat masyarakat mengalami krisis energi listrik dan BBM, kalian menghilang bak siluman.
Jika tidak mampu menjadi penyambung suara rakyat, lebih baik kalian mundur. Jangan paksa kami menjadi parlemen jalanan untuk mengambil sikap demokratis terhadap kalian...!!

Hormat kami,
Wahyu Behalap.

Dihubungi Kamis malam, Wahyu menjelaskan aksi itu merupakan bentuk luapan kekecewaan masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir harus menghadapi antrean panjang di SPBU serta pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Keresahan warga mengenai distribusi BBM dan kondisi kelistrikan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ini masalah susah berbulan bulan bahkan tahunan, tapi wakil rakyat malah diam saja," ujarnya.

Beragam tanggapan pun bermunculan di media sosial. Sebagian warga mendukung aksi tersebut sebagai bentuk kritik, sementara lainnya berharap DPRD segera menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan.

Menanggapi ramainya sorotan publik, Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat, Rudi Imam Gunawan, membantah anggapan bahwa lembaga legislatif hanya berdiam diri menghadapi kondisi tersebut. Menurut Rudi, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai penyebab terganggunya pasokan listrik maupun distribusi BBM.

Ia mengungkapkan, pada Senin lalu DPRD telah menggelar pertemuan dengan manajemen PLN di ruang Ketua DPRD. Dalam rapat itu, PLN memaparkan berbagai kendala teknis yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik di wilayah Kotawaringin Barat.

"Kami sudah melakukan komunikasi dan mendengarkan secara langsung perihal kendala yang dihadapi PLN. Jadi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau tidak peduli terhadap kondisi masyarakat," ujar Rudi, Kamis malam.

Tak hanya itu, DPRD juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan distribusi BBM yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Rudi juga menepis anggapan bahwa anggota DPRD lebih memilih menjalankan kunjungan kerja daripada menangani persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Ia menjelaskan, agenda tersebut merupakan bagian dari tugas kedewanan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD setelah tahapan KUA-PPAS selesai.

"Mayoritas anggota DPRD sedang mengikuti kunjungan kerja. Dirinya memilih tetap berada di Pangkalan Bun untuk memantau secara langsung perkembangan persoalan BBM dan listrik yang menjadi keluhan utama masyarakat," pungkasnya

Ia berharap masyarakat dapat melihat seluruh upaya yang telah dilakukan. Koordinasi dengan PLN, Pertamina, dan instansi terkait dipastikan terus berjalan agar persoalan kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kotawaringin Barat segera memperoleh solusi.