Siswa di Kobar Sekolah Lesehan, DPRD Target Bangun Kelas Tahun 2027

Komisi A DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah, memastikan akan mengawal pembangunan ruang kelas baru di SDN 1 Batu Belaman, Kumai, agar terealisasi pada 2027. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kondisi puluhan siswa yang masih harus belajar secara lesehan akibat kekurangan ruang kelas.

Anggota Komisi A DPRD Kobar, Rosad, menegaskan pembangunan ruang belajar baru merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Berdasarkan pembahasan sementara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Anggaran (Banggar), usulan tersebut telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2027.

"Kami akan terus mengawal agar pembangunan ruang kelas ini benar-benar terealisasi. Anak-anak berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan tidak lagi belajar di lantai tanpa meja dan kursi," ujar Rosad, Senin (2/7/2026).

Ia mengungkapkan, saat ini tiga rombongan belajar masih menempati bangunan swadaya masyarakat dengan fasilitas yang sangat terbatas. Bahkan satu rombongan belajar lainnya terpaksa menggunakan ruang guru sebagai kelas karena sekolah hanya memiliki delapan ruang belajar, sementara kebutuhan ideal mencapai 12 ruang.

Rosad mengatakan perjuangan tersebut juga mendapat dukungan anggota DPRD Kobar dari Daerah Pemilihan Kumai, Annuar, mengingat tingginya pertumbuhan penduduk di Desa Batu Belaman yang hanya memiliki satu sekolah dasar.

Kondisi ini sebelumnya menjadi sorotan setelah puluhan siswa SDN 1 Batu Belaman diketahui mengikuti proses belajar mengajar dengan duduk di lantai sejak awal tahun ajaran 2026. Lonjakan jumlah peserta didik membuat sekolah tidak lagi mampu menampung seluruh siswa di ruang kelas yang tersedia.

Guru SDN 1 Batu Belaman, Hj Syarifah, menjelaskan jumlah peserta didik kini mencapai 343 orang. Akibat keterbatasan ruang, sebagian siswa harus belajar di bangunan sederhana hasil swadaya komite sekolah yang belum dilengkapi meja, kursi, maupun sarana belajar lainnya.

"Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada orang tua siswa dan mereka memahami. Namun tentu kami kasihan melihat anak-anak harus terus belajar dengan fasilitas yang serba terbatas," katanya.

Ia menambahkan, usulan pembangunan ruang kelas baru sebenarnya telah diajukan melalui Musrenbang sejak 2023 hingga 2024. Meski Dinas Pendidikan telah beberapa kali melakukan peninjauan, hingga kini pembangunan belum juga terealisasi.

Selain persoalan ruang belajar, sekolah juga masih kekurangan tenaga pendidik, termasuk belum memiliki guru Pendidikan Agama Islam berstatus definitif dan masih mengandalkan guru honorer.