Kalimantan Bergerak: Dari Samarinda sampai Pontianak Soroti MBG hingga BBM

Aksi mahasiswa di Tugu Digulis Pontianak. — Foto: Ocsya Ade CP/detikKalimantan

Samarinda -

Aksi unjuk rasa berlangsung serentak di berbagai daerah di Kalimantan pada Kamis (18/6), mulai dari Samarinda, Banjarmasin, hingga Pontianak. Dalam aksi-aksi tersebut, massa menyoroti isu yang serupa: naiknya harga BBM dan bahan pokok hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Banjarmasin, peserta yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan membawa delapan tuntutan. Salah satu sorotan yang disuarakan para mahasiswa yakni utang negara yang semakin menumpuk, tertuang dalam spanduk yang dibentangkan dalam aksi.

Di Pontianak, aksi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas. Aksi dipusatkan di Tugu Digulis Pontianak yang menjadi simbol perjuangan masyarakat Kalimantan Barat pada masa penjajahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara di Samarinda, aksi dipusatkan di Jembatan Mahakam yang merupakan titik vital di ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Para peserta aksi menuntut evaluasi MBG. Aksi berlangsung hingga malam dan peserta sempat menutup akses jembatan.

Berikut berbagai aksi yang berlangsung di Kalimantan pada Kamis (18/6), dirangkum detikKalimantan.

Banjarmasin

Aksi demonstrasi HMI di depan DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Foto: Khairun Nisa/detikKalimantan

Aksi demonstrasi di Banjarmasin berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menyuarakan keresahan masyarakat melalui delapan poin tuntutan.

"Ada delapan poin tuntutan, tetapi poin isinya menyoroti kenaikan harga BBM yang berdampak pada beberapa sektor, program MBG yang harus diaudit, rupiah yang terus melemah, serta adanya revisi UU Polri itu," kata Ketua Badan HMI Kalsel, Abdi Aswadi.

Massa membentangkan spanduk bertuliskan "Utang Negara Kaya Gunung" dan "Rakyat Menjerit Negara Diam" sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah saat ini. Mereka juga khawatir melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dapat menurunkan kepercayaan investor asing.

HMI menyoroti kenaikan harga BBM yang memicu perpindahan penggunaan ke BBM bersubsidi, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang. Mereka juga mendesak Polda Kalsel untuk memberantas mafia minyak yang memanipulasi sistem barcode dan suap.

Kemudian, mahasiswa menuntut evaluasi total serta audit transparan dan akuntabel terhadap program MBG. Mereka menilai program ini rawan korupsi, terjadi pemborosan anggaran, dan belum memprioritaskan daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

"Kita ingin program MBG ini ada evaluasi total, ada audit secara terbuka dan akuntabel dan transparan," lanjutnya.

Aksi ini juga menolak revisi UU Polri yang dianggap mengancam supremasi sipil. Mahasiswa khawatir aturan baru tersebut memberikan kewenangan multitafsir yang memudahkan aparat menduduki jabatan-jabatan strategis di tingkat nasional maupun daerah.

Pontianak

Polisi mengambil ban yang dibawa mahasiswa aksi di Pontianak. Foto: Polisi ambil ban yang dibawa mahasiswa aksi di Pontianak (Ocsya Ade CP/detikKalimantan)

Puluhan mahasiswa menyuarakan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar untuk membuka data pemilik atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang melibatkan pejabat daerah, anggota dewan, atau partai politik dalam program MBG.

Peserta memasang spanduk bertuliskan berbagai kritik mereka. Salah satu spanduk berbunyi: 'Sikat para sindikat KKN. Atasan kalian rakyat, bukan partai. Ciptakan ekonomi mandiri jangan hanya ngomong hilirisasi agar rakyat tidak sengsara lagi'.

Aksi ini menyoroti bahwa program MBG sangat membebani guru. Banyak waktu mengajar yang seharusnya difokuskan pada kegiatan belajar mengajar justru tersita untuk mengurus teknis pelaksanaan program MBG di sekolah.

"Pendidik menyatakan mereka benar-benar terbebani. Waktu yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar teralihkan kepada program-program MBG," kata Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan) Fahri Andhika.

Aksi ini sempat didatangi oleh anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PAN Zulfydar Zaidar Mochtar. Namun, mahasiswa menolak memberi kesempatan bagi Zulfydar untuk berbicara dalam forum aksi tersebut. Situasi sempat memanas ketika aparat mengamankan ban yang rencananya dibakar sebagai simbolisme dalam aksi tersebut.

Samarinda

Aksi tuntut evaluasi MBG di Jembatan Mahakam Samarinda. Foto: Aksi tuntut evaluasi MBG di Jembatan Mahakam Samarinda (Dok. Istimewa)

Aksi di Samarinda yang bertajuk "Indonesia Darurat" menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga penghentian pemborosan anggaran negara.

Humas Aksi, Maulana Faiq Maftuh, mengatakan terdapat lima tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi tersebut. Yakni penurunan harga BBM dan bahan pokok, penghentian represivitas aparat dan militerisme di ruang sipil, evaluasi total program MBG, serta penghapusan Koperasi Merah Putih.

"Kami menilai program Makan Bergizi Gratis sampai hari ini masih banyak kekurangan. Masih ada anak-anak yang menerima makanan tidak layak dan berbagai persoalan lainnya," kata Faiq.

Aksi yang berlangsung di kawasan simpang Jembatan Mahakam hingga malam tersebut sempat diwarnai upaya penutupan jalan oleh demonstran. Namun, Kasi Humas Polresta Samarinda Ipda Arie Soeharyadi menjelaskan pihak kepolisian langsung menengahi massa sehingga jalan kembali dibuka dan arus lalu lintas kembali lancar tak lama setelah aksi.

"Sempat ada aksi ingin menutup jalan, namun anggota Satlantas yang dipimpin Kasat Lantas langsung bertindak dan menengahi sehingga jalur tidak jadi ditutup," ujar Arie.