.webp)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (18/6) siang. Mereka membawa delapan poin tuntutan untuk pemerintah, termasuk kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pantauan detikKalimantan, ada puluhan anggota HMI Kalsel yang turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Utang Negara Kaya Gunung' dan 'Rakyat Menjerit Negara Diam', serta melakukan orasi.
"Ada delapan poin tuntutan, tetapi poin isinya menyoroti kenaikan harga BBM yang berdampak pada beberapa sektor, program MBG yang harus diaudit, rupiah yang terus melemah, serta adanya revisi UU Polri itu," kata Ketua Badan HMI Kalsel, Abdi Aswadi kepada detikKalimantan, Kamis (18/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Aksi demonstrasi HMI di depan DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Foto: Khairun Nisa/detikKalimantan |
Abdi menjelaskan, poin tuntutan mengenai harga BBM itu berfokus pada kenaikan tarif yang juga berdampak pada beberapa sektor lain, diantaranya perpindahan mendadak penggunaan BBM dari non subsidi ke BBM bersubsidi.
"Apakah pasokan BBM non subsidi bertambah atau tidak, karena dikhawatirkan itu akan menimbulkan antrean panjang dan berdampak pada kelangkaan BBM nantinya," ujar Abdi.
Selain itu, kenaikan solar beberapa waktu lalu juga dinilainya akan berdampak pada kenaikan harga di beberapa harga barang. Sebab, kebanyakan pabrik manufaktur yang menggunakan solar disebut akan menaikkan harga produksi yang berdampak pada harga jual barang.
Abdi juga meminta agar pengawasan terhadap mafia minyak bisa lebih diperketat, dalam hal ini ia meminta agar Polda Kalsel semakin serius dalam menyikapi persoalan mafia minyak yang masih marak beredar.
"BBM itu banyak dimainkan, banyak makelar atau mafia yang masih belum diberantas sampai detik ini, bahkan memainkan barcode dan suap untuk menerima BBM yang lebih (banyak)," beber Abdi.
Mengenai poin Makan Bergizi Gratis, Abdi menyoroti jalannya program itu banyak menimbulkan kerugian negara dari kasus korupsi dan pembuangan anggaran yang tidak sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
"Kita ingin program MBG ini ada evaluasi total, ada audit secara terbuka dan akuntabel dan transparan," jelasnya.
Abdi menegaskan, program yang harus diprioritaskan ialah untuk daerah 3T, yakni daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Namun hingga kini, Abdi mengatakan tidak ada program 3T yang berjalan.
"Melainkan lebih banyak anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat, dan korupsi yang semakin berbondong-bondong," ucap Abdi.
Mengenai rupiah yang melemah, Abdi mengungkapkan bahwa hal ini juga bisa berdampak pada berkurangnya investasi dari asing karena kekhawatiran tidak adanya keuntungan dan kepastian hukum mengenai investasi di Indonesia.
"Hari ini kita tidak dipercaya oleh investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Karena tidak ada kepastian hukum, kepastian berinvestasi dan tidak ada kepastian penguatan rupiah," tuturnya.
Kemudian, pada poin revisi UU Polri, HMI menyoroti adanya kemungkinan mengganggu supremasi sipil. Kemudian, adanya multitafsir kewenangan yang dikhawatirkan memudahkan aparat kepolisian untuk menduduki jabatan strategis yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di daerah.
"Tidak menutup kemungkinan pada beberapa tahun mendatang, aparat-aparat bisa menduduki jabatan strategis. Bahkan tidak hanya di nasional saja, namun bisa juga di daerah," paparnya.
