.webp)
Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membebani tenaga pendidik. Mereka juga menyoroti keterlibatan aparat penegak hukum dan wakil rakyat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan) Fahri Andhika mengatakan banyak guru merasa terbebani karena sebagian waktu yang seharusnya difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar justru tersita untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai dapat berdampak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
"Pendidik menyatakan mereka benar-benar terbebani. Waktu yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar teralihkan kepada program-program MBG," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri juga menyinggung keterlibatan sejumlah institusi negara dalam program MBG. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan pengawasan dan akuntabilitas.
"Kita mau laporkan SPPG ke Polri, Polri ada SPPG, begitu juga TNI dan anggota dewan ada SPPG," kata Fahri saat berorasi di hadapan massa aksi.
Usai aksi, Fahri menjelaskan kritik yang disampaikannya sejalan dengan keberatan sejumlah kalangan pendidik terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menimbulkan polemik di tengah masyarakat, tetapi juga berdampak langsung kepada tenaga pendidik.
"Apa yang saya sampaikan hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang disampaikan persatuan guru yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Program MBG hari ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga dirasakan oleh para pendidik sebagai instrumen utama dalam proses pendidikan," ujarnya.
Fahri mempertanyakan posisi aparat penegak hukum dan pejabat negara yang turut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika masyarakat ingin menyampaikan kritik atau melaporkan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Mahasiswa juga meminta agar peran institusi militer maupun aparat tidak diperluas ke ranah yang selama ini menjadi domain sipil.
"Salah satu tuntutan kami adalah jangan memperluas ranah militer dan jangan memperluas ranah yang sebelumnya diurus sipil kepada pihak yang bukan semestinya," ujarnya.
