.webp)
Rencana penghapusan tenaga honorer dinilai belum sepenuhnya cocok diterapkan di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim menilai daerah masih sangat membutuhkan keberadaan guru honorer, terutama untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik di wilayah terpencil.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan kebijakan dari pemerintah pusat sebenarnya tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Karena itu, daerah dengan kemampuan fiskal yang masih kuat disebut bisa mempertahankan tenaga honorer.
"Kalau biasanya begini, pusat itu melihat fenomena umum. Tapi kemudian tergantung masing-masing daerah. Makanya di Undang-undang pengelolaan keuangan disebutkan sesuai kemampuan keuangan daerah," ujarnya usai rapat paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kondisi fiskal Kaltim saat ini masih memungkinkan untuk mempertahankan guru honorer. Apalagi kebutuhan tenaga pengajar di sejumlah daerah masih cukup tinggi.
"Kalau Kaltim secara fiskal masih memungkinkan, ya tetap saja dipertahankan. Kami juga sepakat kalau itu dipertahankan karena faktanya kita masih kekurangan guru, khususnya di daerah terpencil," katanya.
Sarkowi menyebut persoalan utama saat ini bukan sekadar status honorer, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka. Ia mendorong adanya peningkatan kapasitas agar posisi guru honorer bisa lebih setara dengan ASN maupun PPPK.
"Tinggal bagaimana mekanisme yang ada mungkin bisa dilakukan upgrading supaya guru-guru honorer itu lebih bisa sama posisinya dengan guru ASN atau PPPK. Karena faktanya memang kita kekurangan," jelasnya.
Ia menilai setiap daerah memiliki persoalan berbeda sehingga kebijakan pusat tidak bisa diterapkan secara kaku. Untuk Kaltim, keberadaan guru honorer disebut masih menjadi kebutuhan penting.
"Prinsipnya masing-masing daerah punya karakteristik dan problematika berbeda-beda. Kalau seperti Kaltim dengan kekurangan guru selama ini, ya idealnya perlu dipertimbangkan lagi. Jadi jangan kemudian sifatnya dihapuskan begitu saja," tegasnya.
Selain itu, Sarkowi juga menyoroti persoalan penggajian guru honorer yang masih sering terlambat. Ia meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi agar hak para guru tidak lagi terkendala administrasi.
"Yang perlu dievaluasi itu justru mekanisme penggajian guru honorer yang selama ini masih sering terkendala. Saya kira Dinas Pendidikan harus mengevaluasi supaya hak-hak guru honorer ini diperhatikan," ungkapnya.
Ia menambahkan banyak guru honorer saat ini diangkat langsung oleh sekolah karena kebutuhan tenaga pengajar memang mendesak. Namun, mekanisme pembayaran kerap bermasalah lantaran bergantung pada dana BOS.
"Faktanya sekolah-sekolah memang memerlukan mereka. Selama ini sering terkendala karena sumber dananya dari BOS sehingga secara administrasi ada kendala. Kita harapkan Dinas Pendidikan bisa memberikan pendampingan," pungkasnya.
(bai/bai)
