Penutupan tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat (Kalbar) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai perhatian. Langkah tegas ini diambil setelah muncul laporan terkait menu makanan yang tidak layak hingga dugaan markup harga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota DPRD Kalbar, Usmandy, mendukung penuh penutupan tersebut. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar program MBG tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Program ini adalah investasi masa depan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, transparan, dan tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas," kata Usmandy kepada detikKalimantan, Sabtu (14/3/2026).
Legislator Partai Golkar itu menegaskan MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya para pelajar. Karena itu, ia menilai setiap indikasi penyimpangan, baik terkait kualitas makanan maupun pengelolaan anggaran, harus ditindak tegas.
"Jangan ada lagi yang main-main dengan menu maupun harga. Kalau ada yang melanggar, wajar jika ditindak tegas," tegasnya.
Usmandy juga mendorong agar pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah diperketat. Ia berharap pemerintah daerah dapat terlibat lebih aktif dalam melakukan pemantauan di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat penting agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima, khususnya siswa sekolah. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG atau mitra SPPG untuk mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
"Kami minta seluruh mitra SPPG menjalankan amanah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Jangan sampai penyimpangan justru merugikan negara dan membahayakan kesehatan anak-anak," tegasnya.
Simak Video "Belajar Menarikan Tarian Khas dari Sanggar Seni di Singkawang"
(sun/aau)