.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengecek progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (3/2/2026) petang.
Dalam kunjungannya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Maruarar meninjau langsung kondisi lingkungan permukiman serta berdialog dengan warga setempat. Ia menegaskan program pemerintah harus tepat sasaran dan berbasis data.
"Saya senang karena tadi saya tanya langsung ke warga. Kita ingin kebijakan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Maruarar di lokasi peninjauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain meninjau kawasan kumuh, rombongan juga dijadwalkan mengunjungi kawasan rumah subsidi di wilayah tersebut. Maruarar menjelaskan program andalan pemerintah bagi yang belum punya rumah saat ini adalah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia menyebut pemerintah telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi bagi MBR.
"Ini kebijakan pro rakyat. Karena dulu bayar, sekarang gratis. Totalnya sekitar Rp 8,8 juta yang bisa dihemat masyarakat dari pembebasan BPHTB dan PBG," jelasnya.
Pemerintah juga memangkas proses pengurusan PBG menjadi maksimal 10 hari guna mempercepat pembangunan rumah rakyat. "Jadi solusinya, bagi yang belum punya rumah negara menyiapkan rumah subsidi," tegasnya.
Target Tertinggi Sepanjang Sejarah
Menurut Maruarar, capaian rumah subsidi pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tahun lalu realisasi mencapai sekitar 274 ribu unit, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya di kisaran 210-220 ribu unit.
"Ini terbesar sepanjang sejarah. Baru setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah naik sekitar 49 ribu. Artinya program ini bermanfaat untuk rakyat," katanya.
Kredit rumah subsidi memiliki bunga tetap 5% dengan uang muka (DP) 1%. Pemerintah juga tengah mengkaji perpanjangan tenor kredit dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar cicilan semakin ringan.
"Kita ingin rakyat makin ringan cicilannya," ujarnya.
Untuk wilayah perkotaan dengan harga tanah tinggi, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal. "Kita tidak boleh korbankan sawah untuk perumahan karena ketahanan pangan juga penting. Solusinya bangun ke atas," tegasnya.
Kubu Raya Percepat Penataan
Peninjauan ini didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Bupati Kubu Raya Sujiwo. Sujiwo mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan menyebut kehadiran dua menteri menjadi dorongan kuat bagi daerah.
"Terima kasih kepada Pak Menteri dan Ketua Komisi V yang telah mengalokasikan anggaran ini. Kehadiran beliau menjadi semangat bagi kami untuk mempercepat penataan kawasan kumuh," ujar Sujiwo.
Ia mengakui kawasan kumuh di Kubu Raya masih cukup banyak dan perlu pengawalan serius. Selain penataan kawasan, program bedah rumah juga menjadi fokus. Pada 2025, Pemkab Kubu Raya mengajukan lebih dari 16 ribu unit rumah, dengan alokasi sementara hampir 1.500 unit-tertinggi di Kalbar.
"Tahun kemarin kita 900 lebih, sekarang 1.460-an sementara. Ini juga terbanyak di Kalimantan Barat," ungkapnya.
Sujiwo menambahkan masih ada peluang tambahan kuota setelah pengecekan lapangan oleh menteri. Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan BPS agar kebijakan tepat sasaran.
"Nanti kita akan sinkronisasi dengan BPS, karena Presiden menginginkan satu data," tegasnya.
Pemkab Kubu Raya, kata Sujiwo, optimistis dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI, penataan kawasan kumuh serta perbaikan rumah warga akan dipercepat.
Simak Video "Menemukan Lulur Alami dari Daun Aras di Kalimantan Barat"
[Gambas:Video 20detik] (sun/bai)
