.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan. Program ini disambut baik oleh kalangan jurnalis, khususnya di daerah seperti Kalimantan Utara (Kaltara) yang selama ini sulit memiliki rumah layak.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kaltara Iskandar menyatakan optimisme terhadap program tersebut. Dia berharap program ini bisa menjangkau daerah perbatasan seperti Kaltara.
"Kita hanya berharap mudah-mudahan program itu bisa juga sampai ke Kaltara. Saya baru lihat di berita, ternyata ada program khusus untuk jurnalis, termasuk honorer, ASN, dan sebagainya. Kalau itu ada, ya kita bersyukur," ujar Iskandar dihubungi detikKalimantan, Kamis (10/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iskandar juga menyoroti kondisi di Kaltara. Masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki tempat tinggal tetap.
"Di Kaltara saja masih banyak ASN yang masih kos-kosan," tambahnya.
Program ini juga disambut antusias oleh kalangan jurnalis di Kaltara. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltara Usman Codang mengatakan banyak wartawan di Kaltara belum memiliki rumah sendiri.
"Kalau pun ada rumah, kebanyakan warisan orang tua. Yang punya usaha sampingan mungkin bisa punya rumah, tapi yang tidak punya, sampai sekarang masih banyak yang mengontrak," ungkap Usman.
Terkait independensi wartawan yang nantinya menerima manfaat dari program ini, Usman menegaskan bahwa hal itu bergantung pada individu. Namun, dia berharap rekan-rekan jurnalis dapat tetap menjaga independensinya sebagai pekerja media.
"Kalau ada program perumahan, kita bisa lebih fokus mencari kegiatan positif tanpa menyampingkan independensi wartawan. Kalaupun ada oknum, itu individu. Saya harap program ini bisa menjadikan wartawan sebagai pekerjaan mulia yang menyuarakan rakyat," tambahnya.
Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara, Niki Saputra, turut mengapresiasi inisiatif pemerintah. Ia menyebut lebih dari 50% wartawan di Kaltara belum memiliki rumah pribadi. Menurutnya, skema rumah subsidi ini sangat memungkinkan untuk dijangkau wartawan.
"Dengan penghasilan Rp 8 juta untuk yang lajang atau Rp 13 juta untuk yang sudah menikah, ini sangat memungkinkan. Uang mukanya cuma 1 persen, harganya sekitar Rp 165 juta dengan cicilan 20 tahun dan bunga tetap 5 persen. Angsurannya di bawah Rp 1,5 juta," papar Niki.
Program ini juga menawarkan keunggulan seperti bebas biaya BPHTB dan PBB, yang menjadi daya tarik tersendiri.
"Ini cita-cita kami di PWI Kaltara. Visi dan misi saya sebagai ketua adalah menerapkan rumah khusus wartawan," tambahnya.
Meski menyambut baik program ini, Niki menegaskan pentingnya menjaga integritas wartawan.
"Kita harus tetap mengkritisi dan mengawasi kerja pemerintah sesuai amanat UU Pers. Ini bukan hadiah, tapi kesempatan yang harus kita syukuri," tegasnya.
Dilansir detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana tersebut usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (31/3/2025) lalu.
"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara.
(des/des)
